Buruh geruduk Gedung Pemprov Jabar tolak upah murah

Merdeka.com - Ratusan massa buruh yang tergabung dari Federasi Persatuan Perjuangan Buruh (FPPB-KASBI) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar). Mereka menuntut pemerintah untuk membatalkan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang dinilai mengurangi peran para serikat buruh dalam menentukan upah minimum.

Ketua FPPB-KASBI Bandung Raya, Sudaryanto mengatakan, upah minimum yang ditetapkan dalam peraturan tersebut bukanlah untuk buruh yang telah berkeluarga. Namun itu ditujukan bagi buruh dengan status lajang.

"UMK itu ditentukan untuk lajang, bagaimana dengan yang punya anak dan istri. Yang namanya upah layak, bagaimana sandang, pangan, papan, bisa terpenuhi? Dengan upah yang jumlahnya 2 juta sekian. Apa salah jika kita melakukan ini? Apa buruh yang melakukan provokasi? Bukan, yang melakukan provokasi adalah pemerintah," kata Sudatyanto di sela-sela aksi, Selasa (24/11).

Sempat disinggung mengenai aksi mogok nasional yang direncanakan serikat buruh se-Indonesia, kata dia, KASBI tetap mendukung gerakan tersebut. Belum terjadinya aksi tersebut menurut Sudaryanto, dikarenakan persiapan oleh serikat buruh yang lain belum matang.

Ia menambahkan KASBI mendukung mogok nasional. Walau saat ini kepanitiaan belum terbentuk bukan berarti aksi ini akan batal."Kita tinggal menunggu, karena sudah kontak-kontak. Ini hanya tahapan pertama belum bisa dikatakan gagal. Tanggal 24-27 akhir pekan ini kita tunggu. Kalau lebih dari tanggal 27 dan memungkinkan untuk mogok nasional, kita lakukan," ujarnya.

Dia pun berharap, para buruh bisa tetap berjuang untuk mewujudkan kepentingan sesama. Aksi para buruh saat ini adalah untuk menggagalkan PP tersebut.

"Harapannya buruh harus sadar yang namanya kesejahteraan itu tidak dikasih dengan cuma-cuma. Tapi kita harus berjuang. Pemerintah juga tidak terlalu bergantung dengan kepentingan asing", tegasnya.