Buruh Gelar Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja di Depan DPR

Merdeka.com - Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (13/3). Mereka menolak keras pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, aksi unjuk rasa ini sedianya digelar pada Selasa, 14 Maret 2022. Namun, aksi dipercepat menjadi hari ini agar mendahului Sidang Paripurna DPR.

"Kemungkinan besar Sidang Paripurna DPR RI untuk mengesahkan Perppu Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang akan dimajukan tanggal 13 Maret 2023," kata Said Iqbal dalam keterangannya, Senin (13/3).

"Buruh tidak mau kecolongan untuk kedua kali. Berkaca seperti saat pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja tahun 2020 lalu, di mana DPR RI tiba-tiba memajukan Sidang Paripurna dari jadwal semula," sambungnya.

Said Iqbal menjelaskan, pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja akan berdampak besar bagi buruh. Terutama berkaitan dengan upah minimum hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Di mana dampak buruk omnibus law Cipta Kerja sudah dirasakan oleh buruh. Seperti kenaikan upah minimum yang kecil, outsourcing di semua jenis pekerjaan, kontrak berkepanjangan, PHK mudah, hingga pesangon murah," jelasnya.

Tuntutan lainnya, buruh mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT segera disahkan. Sebab, RUU PPRT hingga kini belum mendapatkan kejelasan.

"Tetapi giliran Omnibus Law Cipta Kerja yang ditolak keras kaum buruh, justru ngotot segera disahkan," sebutnya.

"DPR ini sebenarnya mewakili siapa? Mewakili rakyat kecil atau milik modal?," tambahnya.

Selain itu, para buruh juga menuntut agar dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara hingga copot Dirjen Pajak. Buruh juga akan menyuarakan penolakan terhadap RUU Kesehatan.

"Di saat upah buruh murah akibat kebijakan Omnibus Law Cipta Kerja dan para petani yang kehidupannya semakin sulit akibat impor beras, justru pejabat negara terkesan hidup berfoya-foya," ungkapnya.

"Perilaku pejabat negara yang seperti ini menyakiti hati rakyat dan tidak menunjukkan empati di tengah kesulitan yang dialami rakyat. Kami mendesak dilakukan audit forensik penerimaan pajak negara dan copot Dirjen Pajak."

Diketahui, aksi unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja ini digelar di berbagai kota. Seperti di Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Aceh, Bengkulu, Lampung, Pekanbaru, Batam, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Morowali, Ambon-Maluku, Ternate dan beberapa kota industri lainnya.