Bupati Talaud Ditangkap KPK, Ini Sikap Hanura

Merdeka.com - Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip, ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga menerima suap terkait proyek di Pemkab Kepulauan Talaud. Diketahui, Sri Wahyuni merupakan kader partai Hanura.

Terkait hal itu, partai pimpinan Oesman Sapta Odang itu menekankan tak memberikan bantuan terhadap yang bersangkutan.

"Tidak ada," kata Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar di Jakarta, Selasa (30/4).

Meski demikian, Hanura menegaskan, pihaknya belum mengetahui informasi resmi. Namun, dirinya mengaku menyerahkan semuanya kepada lembaga antirasuah ini.

"Ya ini kan proses hukum. Serahkan saja kepada KPK," ungkap Herry.

Dia juga memastikan, jika memang terbukti kadernya bersalah, maka tak segan-segan akan dikeluarkan dari partai.

"Prinsipnya ini proses hukum. Kami tidak intervensi, serahkan saja. Kalau terbukti akan kami beri tindakan. Kami keluarkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, Bupati Talaud diduga menerima suap terkait proyek di Pemkab Kepulauan Talaud.

"Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam, dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah," ujar Syarif saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2019).

Syarif mengatakan, tim penindakan mengamankan dua orang di Kabupaten Talaud. Keduanya kini tengah dalam perjalanan menuju ke markas antirasuah.

"Kegiatan ini bagian dari rangkaian OTT sejak Senin, 29 April 2019 di Jakarta. KPK mengamankan empat orang pihak swasta di Jakarta," kata Syarif.

Keempat orang tersebut kini sudah berada di KPK, tengah menjalani pemeriksaan awal. Lembaga pimpinan Agus Rahardjo ini memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Reporter: Putu Merta Surya Putra