Bupati Nonaktif Cirebon Minta Setoran dari Kepala Dinas Rp 25 Juta per Bulan

Merdeka.com - Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadisastra diduga melakukan praktik permintaan uang kepada pejabat sejak pertama kali menjabat pada tahun 2014. Salah seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Cirebon diminta menyisihkan uang Rp 25 juta tiap bulan.

Hal itu terungkap dalam sidang kasus korupsi modus jual beli jabatan di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu (6/3). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cirebon, Avip Suherdian dihadirkan sebagai saksi.

Dari kesaksiannya, Avip mengungkapkan bahwa dirinya kerap menyetorkan sejumlah uang kepada Bupati melalui ajudannya bernama Deni Syafrudin. Besaran uang yang diminta Bupati sebesar Rp 25 juta setiap bulan.

Hakim meminta penegasan terkait setoran itu dilakukan semenjak bupati menjabat. "Benar pak, (melalui) ke ajudan," ucap Avip menjawab pertanyaan hakim.

Sunjaya, Avip sebut, menentukan sendiri besaran uang yang harus disetorkan olehnya. Meski yakin dengan kesaksiannya, Avip tidak ingat persis bagaimana instruksi itu disampaikan pada dirinya.

"Pokoknya ada untuk kewajiban menyisihkan Rp 25 juta," kata Avip.

Avip membenarkan jika ada biaya untuk kenaikan jabatan di Pemkab Cirebon di bawah kepemimpinan Sunjaya. Namun, ia tidak tahu secara pasti berapa biaya yang harus disiapkan Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Untuk golongan II (setara kepala dinas) itu Rp 100 juta ke atas," ucap Avip.

Untuk diketahui, dalam dakwaan, Sunjaya mempunyai harga terkait promosi jabatan. Jabatan setingkat eselon IIIA sebesar Rp 100 juta. Untuk jabatan setingkat eselon IIIB sebesar Rp 50 juta sampai dengan Rp 75 juta. Sedangkan, jabatan setingkat eselon IV sebesar Rp 25 juta sampai dengan Rp 30 juta.