Bupati Malang urus kepulangan 3 warga dideportasi Pemerintah Turki
Merdeka.com - Tiga warga Kabupaten Malang ikut dideportasi Pemerintah Turki lantaran menyeberang ke Suriah. Ketiganya bersama 17 warga Indonesia lainnya, diduga hendak bergabung dengan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).
Ketiganya adalah IA (29), bersama dua anaknya, BM (10) dan SA (4) warga Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Saat ini, mereka masih berada di Jakarta, setelah menjalani pemeriksaan oleh Tim Densus 88 Antiteror Polri.
Bupati Malang, Rendra Kresna mengungkapkan, saat ini sedang dilakukan koordinasi terkait kepulangan yang bersangkutan ke Malang. Semula direncanakan Senin (23/1), tetapi masih dimintai keterangan di Jakarta.
"Kami masih menunggu kabar lanjutan," kata Rendra Kresna kepada wartawan, Rabu (25/1).
Pemkab Malang sudah melakukan koordinasi dengan Polres untuk proses pemulangan. Sejumlah langkah sedang dikoordinasikan dengan Dinas Sosial (Dinsos).
IA diduga menjadi korban ISIS yang menjanjikan kesejahteraan di Suriah. IA akan menyusul suaminya, AR yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Syiria. Karena itu IA sudah tidak memiliki tempat tinggal di Malang, setelah rumahnya dijual.
Terkait tempat tinggal ketiganya, Pemkab mengaku tidak menyediakan secara khusus. Hasil koordinasi, keluarga IA akan menampung ketiganya.
"Hasil koordinasi, Ibunya IA akan merawat mereka," tegasnya.
Sabtu (21/1), Pemerintah Turki mendeportasi 17 WNI yang menyeberang ke Suriah. Rombongan yang di antaranya anak-anak diduga akan bergabung ke ISIS.
Begitu turun dengan pesawat Turkish Airlines di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, langsung dijemput Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menjalani pemeriksaan.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komandan Polisi Panggil Perwira Muda Lulusan Akpol 2023, Ditanya Isi Tas Jawabannya Mengejutkan
Saat disebut, isi tas sang perwira tersebut sontak membuat komandan kaget
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya20 Polisi di Maluku Utara Dipecat Tak Hormat: Dari Kasus Selingkuh hingga Asusila
Kepolisian Daerah Maluku Utara mengatakan sebanyak 160 kasus pelanggaran terjadi yang dilakukan oknum polisi sepanjang tahun 2023.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaAngkutan Barang Sumbu Tiga akan Dibatasi Selama Mudik Lebaran 2024, Cek Aturannya Berikut Ini
Pembatasan operasional angkutan barang selama mudik lebaran itu berdasarkan keputusan bersama antara kepolisian dengan sejumlah pemangku kebijakan.
Baca SelengkapnyaDuduk Perkara Kampanye Gibran di Maluku Berujung Dugaan Pelanggaran
Kampanye Gibran di Maluku melibatkan sejumlah kepala desa.
Baca SelengkapnyaPELATARAN, Solusi bagi Masyarakat untuk Urus Administrasi Pertanahan di Akhir Pekan
PELATARAN utamanya diimplementasikan pada Kantor-kantor Pertanahan yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi.
Baca SelengkapnyaIstri dan Anak Belum Tahu Keberadaan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Usai Ditangkap KPK
Istri dan dan Gubernur Maluku terbang ke Jakarta untuk mengetahui kondisi terakhir suaminya setelah mendapatkan informasi OTT KPK.
Baca Selengkapnya