Merdeka.com - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah ada pembahasan terkait reshuffle kabinet kerja jilid II dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat buka puasa bersama di kantor DPP Partai NasDem.

"Tidak ada bicara reshuffle. Itu hak prerogatif Presiden," kata Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (6/7).

Paloh tidak mempermasalahkan jika beberapa partai yang tiba-tiba mendukung pemerintah mendapat jatah kursi menteri. Namun dia mengingatkan bahwa Jokowi tidak bisa dipengaruhi terkait keputusan reshuffle.

"Boleh-boleh saja kalau mendesak. Dukungan masyarakat yang demikian tinggi kepada Presiden Jokowi, tentu tidak akan mudah untuk memaksakan," tuturnya.

Namun Paloh mengakui, salah satu perbincangan dengan elite eksekutif tersebut ialah terkait RUU Tax Amnesty. Dia sempat mencoba menanyakan ulang apakah pemerintah tetap akan getol mempercepat selesainya payung hukum tersebut di DPR. Sebab dia tak yakin ekspektasi pemerintah bisa tercapai terkait target pemasukan dari pengampunan pajak.

"Kalau ada target pemasukan, harus siap juga kalau target tidak tercapai sebagaimana mestinya," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Ia juga menyampaikan kepada Presiden Jokowi sejumlah masukan yang diterimanya dari praktisi dunia usaha bahwa RUU Tax Amnesty dianggap terlalu memusingkan. Fraksi Partai NasDem di DPR, kata Paloh, saat ini tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait RUU itu.

"Intinya kami menyambut itu, ingin mencapai hasil yang optimal dan baik bagi semua pihak. Jadi pemerintah dan masyarakat mempunyai suatu yang positif," pungkasnya.