Budi Waseso harap seluruh kementerian dan lembaga lakukan tes urine
Merdeka.com - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Budi Waseso menyambut baik usulan agar seluruh anggota DPR dites urine. Dia menyatakan ada baiknya seluruh kementerian dan lembaga juga turut melakukan tes urine kepada setiap jajarannya.
"Saya kira, siapapun yang gencar, pasti semua terlibat. Kalau satu kementerian A gencar, pasti banyak. Itulah salah satu bukti bahwa peredaran narkotika itu sudah ke mana-mana," kata Budi Waseso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2).
Budi Waseso menyatakan seharusnya seluruh kementerian dan lembaga dapat mencontohkan TNI yang mengambil langkah dalam upaya pemberantasan narkoba dengan menggelar operasi di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Contoh keteladanan bahwa TNI harus bersih dari itu, beliau (Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo) tunjukkan wujud nyata)," ujarnya.
Seperti diketahui, usulan melakukan tes urine terhadap seluruh anggota DPR muncul usai dugaan keterlibatan narkoba anggota Komisi IV DPR, Ivan Haz. Sementara, Fraksi PKS menjadi Fraksi pertama yang melakukan test urine kepada seluruh anggotanya, Senin (29/2).
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kegiatan Pramuka sudah ada dari zaman kemerdekaan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengukuhan Pengurus Kwarnas Pramuka periode 2023-2028 berdasarkan Keputusan Presiden.
Baca SelengkapnyaBudi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaPeran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnya