Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

BPK akan serahkan audit Hambalang ke DPR

BPK akan serahkan audit Hambalang ke DPR hambalang. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal proyek sport center Hambalang dalam waktu dekat akan dilaporkan kepada DPR. Saat ini BPK masih dalam proses investigasi pemeriksaan.

"Hambalang sekarang sedang proses pemeriksaan investigasi kami sedang lakukan, mungkin tidak akan lama lagi kita sampakan kepada DPR," ujar Wakil Kepala BPK Hasan Bisri di Senggigi, Lombok Barat, NTB, Sabtu (22/9).

Semua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pun pada triwulan ini akan dilaporkan bulan Oktober. Namun, Hasan tidak dapat mengungkapkan bagaimana LHP Hambalang.

"Nanti saja kalau sudah kita laporkan ke DPR, pokoknya sebentar lagi,"tandas dia.

Sementara itu, Anggota Panitia Kerja (Panja) Hambalang DPR Ida Ria Simamora mengaku bahwa hasil audit BPK belum disampaikan ke Panja Hambalang. Namun, pihaknya telah meminta keterangan dari UI, ITB dan Pekerjaan Umum (PU). Hasilnya memang tidak ada kesesuaian antara gedung dan tanah.

"Memang ada ketidaksesuaian dari segi tanah untuk dibangun gedung. Tapi kemudian lolos," jelas Ida di Senggigi, Lombok Barat, NTB.

Politisi Golkar ini pun mengaku jika Menteri Pemuda Olahraga Andi Mallarangaeng sudah dipanggil oleh Panja Hambalang untuk dimintai keterangan seputar pengerjaan proyek tersebut. Tetapi Andi mengaku tidak tahu menahu proyek tersebut, karena proyek tersebut merupakan program dari Menpora sebelumnya Adyaksa Dault.

"Menpora sudah dipanggil, dan mengaku tidak tahu karena itu kan proyek Menpora yang dulu, siapa itu pak Dault," kata dia.

Terkait dengan itu, Panja Hambalang berencana akan memanggil Adhyaksa Dault dalam waktu yang belum diketahui.

"Pasti itu, tapi belum tahu kapan," ucapnya.

(mdk/ian)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Akal-akalan Kementerian Kemas Ulang Produk Impor Jadi Produk Dalam Negeri, Bakal Dapat Sanksi dari Menko Luhut

Luhut meminta BPKP untuk melakukan audit dan tidak segan untuk melaporkan temuan kepada Kepala Negara.

Baca Selengkapnya
Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritonga Terjaring OTT KPK atas Kasus Suap

KPK mengumumkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

PKB Berharap PDIP Jadi Pemimpin Hak Angket

Anggota DPR dari PKB, Luluk Nur Hamidah PDIP menjadi pemimpin dalam hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Bupati Ipuk Perpanjang Kontrak 2.131 PPPK

Bupati Ipuk Perpanjang Kontrak 2.131 PPPK

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani meminta agar para tenaga PPPK untuk bekerja keras.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Komoditi Timah, Ditahan di Rutan Pondok Bambu

Sudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,

Baca Selengkapnya
Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Rektor Mundur, Kejati Pastikan Kasus Dugaan Korupsi di UNS Tetapi Diselidiki Sambil Tunggu Hasil BPKP

Pemeriksaan BPKP untuk mengaudit, investigasi atau mengetahui berapa besar kerugian.

Baca Selengkapnya
Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Tak Proses Dua Pengaduan Pelanggaran Pemilu, Komisioner Bawaslu Dilaporkan Tim Hukum Timnas AMIN ke DKPP

Kedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.

Baca Selengkapnya