Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan, Puan Soroti Program Deradikalisasi
Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan rasa prihatin terhadap peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan. Puan menyarankan semua pihak melakukan antisipasi agar peristiwa demikian tidak kembali terjadi.
Puan meminta evaluasi kembali peran Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), kepolisian, hingga TNI dalam program deradikalisasi yang dijalankan pemerintah.
"Bagaimana peran dari apa namanya BNPT kemudian bagaimana peran kepolisian, TNI dan bukan hanya itu saja, bukan hanya aparat hukum saja, tapi masyarakat ini karena masuknya itu sudah ke wilayah umum," kata Puan, Rabu (13/11).
"Tentu saja, deradikalisasi ini kemudian harus kita evaluasi, ya ini sudah masuk ke itu ke individu-individu ini," ujar Puan.
Masyarakat Harus Berperan Aktif
Selain itu, Puan mengungkapkan agar semua pihak tanpa terkecuali untuk melakukan antisipasi. Dia minta masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan dengan melaporkan pihak yang mencurigakan.
"Ini karena itu harus ada antisipasi secara menyeluruh, jadi tidak bisa hanya, apa namanya, kepolisian saja tapi juga elemen masyarakat," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Puan mengatakan, saat ini serangan terorisme dilakukan di tempat yang dianggap aman. Misalnya, serangan saat ini di markas kepolisian.
"Karena sekarang ternyata ada indikasi bahwa hal itu dilakukan di tempat yang kemudian kita anggap itu aman. Nah ini yang menjadi satu hal yang harus kita antisipasi ke depannya," kata dia.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Selama menjadi bupati, ia diterjang cobaan besar akibat melanjutkan program bupati pendahulunya yang bermasalah
Baca SelengkapnyaSebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan
Baca SelengkapnyaHasto pun berpandangan dengan adanya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Surya Paloh memperkuat dugaan adanya kecurangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaBerbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut berbagai program Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 memang lebih besar mencapai Rp 506 triliun.
Baca SelengkapnyaKementan terus menggalakkan program bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan.
Baca SelengkapnyaPihak pondok pesantren mengantarkan jenazah korban ke rumahnya, tanpa lapor polisi.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya