Boleh ke Filipina, TNI harus koordinasi dan petakan kekuatan lawan
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta merespons positif statmen Menhan Ryamizard Ryacudu terkait hasil koordinasi 3 negara bahwa, militer Indonesia boleh mengirim pasukan untuk pembebasan sandera di Filipina.
"Bagus itu. Yang penting ada koordinasi. Sehingga ketika TNI masuk itu enggak terjadi salah paham," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).
Namun menurut Politikus PKS ini, perlu ada pertimbangan yang sangat matang sebelum militer Indonesia diterjunkan. Dia menilai harus ada pemetaan kekuatan lawan terlebih dahulu.
"Ya kalau itu harus dihitung semua. Karena kan itu medannya di Filipina. Satu sisi itu kemajuan, tapi mau masuk apa enggak, itu resiko perang," tuturnya.
Namun menganggap sebaiknya mencari cara untuk mencari solusi jangka panjang. Dia berujar bahwa salah satu caranya dengan melakukan patroli bersama antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina.
"Saya kira ke depan itu justru yang paling bagus cari cara biar tak terulang penyanderaan itu. Sehingga yang penting justru patroli bersama menurut saya. Indonesia, Malaysia, Filipina itu patroli di perairan jalur perdagangan, pengamanan bersama. Biar permanen. Kalau membebaskan sandera itu, masuk ke sana dilihat dulu situasi, kondisi perangnya," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Baca SelengkapnyaWalaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia turut menawarkan pesawat CN2335-220 produksi PTDI.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaAda juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDikarenakan mereka adalah suatu organisasi yang menyatakan dirinya tentara /combatan.
Baca SelengkapnyaStrategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.
Baca Selengkapnya