Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Boleh ke Filipina, TNI harus koordinasi dan petakan kekuatan lawan

Boleh ke Filipina, TNI harus koordinasi dan petakan kekuatan lawan HUT TNI. ©AFP PHOTO/juni kriswanto

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta merespons positif statmen Menhan Ryamizard Ryacudu terkait hasil koordinasi 3 negara bahwa, militer Indonesia boleh mengirim pasukan untuk pembebasan sandera di Filipina.

"Bagus itu. Yang penting ada koordinasi. Sehingga ketika TNI masuk itu enggak terjadi salah paham," kata Sukamta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Namun menurut Politikus PKS ini, perlu ada pertimbangan yang sangat matang sebelum militer Indonesia diterjunkan. ‎Dia menilai harus ada pemetaan kekuatan lawan terlebih dahulu.

"Ya kalau itu harus dihitung semua. Karena kan itu medannya di Filipina. Satu sisi itu kemajuan, tapi mau masuk apa enggak, itu resiko perang," tuturnya.

Namun menganggap sebaiknya mencari cara untuk mencari solusi jangka panjang. Di‎a berujar bahwa salah satu caranya dengan melakukan patroli bersama antara Malaysia, Indonesia, dan Filipina.

‎"Saya kira ke depan itu justru yang paling bagus cari cara biar tak terulang penyanderaan itu. Sehingga yang penting justru patroli bersama menurut saya. Indonesia, Malaysia, Filipina itu patroli di perairan jalur perdagangan, pengamanan bersama. Biar permanen. Kalau membebaskan sandera itu, masuk ke sana dilihat dulu situasi, kondisi perangnya," pungkasnya.

(mdk/eko)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan

Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti
Jokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti

Jokowi Tanggapi Putusan MK: Tuduhan Kepada Pemerintah Tidak Terbukti

Baca Selengkapnya
Ketua KPU: Proses Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia
Ketua KPU: Proses Pemilu Indonesia Paling Rumit di Dunia

Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan Amerika Serikat yang punya pemilu lebih besar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Filipina Percaya dan Puas dengan Produk Pertahanan Indonesia
Jokowi: Filipina Percaya dan Puas dengan Produk Pertahanan Indonesia

Indonesia turut menawarkan pesawat CN2335-220 produksi PTDI.

Baca Selengkapnya
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN
TNI Masih Tunggu Syarat Ini untuk Pindah ke IKN

Jenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024
TKN Beberkan Dugaan Indikasi Upaya Penggagalan Pemilu 2024

Ada juga upaya membenturkan aparat Polri dan TNI dengan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Terungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua
Terungkap Alasan TNI Kembali Pakai Istilah OPM Ganti Penggunaan KST di Papua

Dikarenakan mereka adalah suatu organisasi yang menyatakan dirinya tentara /combatan.

Baca Selengkapnya
Tak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui
Tak Sembarangan PNS Bisa Pindah ke Ibu Kota Nusantara, Ternyata Ada Syarat Ketat Harus Dilalui

Strategi perpindahan PNS menuju IKN tidak hanya perpindahan fisik semata, tetapi juga perubahan paradigma tata kelola pemerintahan terpadu.

Baca Selengkapnya