Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tengah menggodok revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Partai pengusul yang dipimpin PDIP ini sedang melengkapi draf revisi UU KPK, kemudian mendengarkan pandangan fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Sejauh ini, PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PPP dan Hanura menyatakan tegas dukungan untuk melakukan revisi terhadap UU KPK. Sementara Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN belum tegas mendukung atau menolak. Secara normatif, mereka mendukung revisi asal untuk memperkuat KPK.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi belum menyatakan mendukung atau menolak dilakukannya revisi terhadap UU KPK tersebut. Pembahasan revisi UU KPK tidak mungkin berjalan jika Jokowi menolak pembahasan di DPR.

Bola panas revisi UU KPK kini berada di tangan Jokowi. Publik dan sejumlah LSM pro pemberantasan korupsi menolak dilakukannya revisi terhadap UU lembaga antirasuah tersebut.

Menteri Polhukam Luhut Panjaitan mengatakan, Presiden Jokowi ingin tidak ada pelemahan terhadap KPK dalam revisi UU Nomor 30 tahun 2002 ini. Namun menurut Luhut, setelah berdiskusi dengan sejumlah pihak, tidak ada poin-poin yang melemahkan KPK dalam draf yang diusulkan oleh DPR.

"Kita mau lihat resminya dulu, kita mau baca dulu. Logika saya saja, sebenarnya masih bisa masuk akal asal ditata dengan benar. ‎Arahan Presiden, Presiden tidak mau ada pelemahan KPK. Presiden minta KPK tetap sebagai badan yang bisa melakukan penindakan korupsi yang kuat," ucap Luhut.

PDIP sebagai partai utama pengusung Jokowi sendiri mengaku tak mau lakukan lobi agar presiden menerima rencana revisi tersebut. Hanya saja, PDIP melihat revisi ini penting untuk memperbaiki sistem kerja KPK.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengakui jika nasib revisi UU KPK hanya tinggal menunggu sikap resmi Jokowi setuju atau tidak. Menurut dia, parpol di DPR termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) sudah sepakat untuk merevisi UU KPK dengan semangat memperkuat lembaga antirasuah itu.

"Tidak ada pendekatan PDIP (ke Jokowi), ini soal hati nurani," kata Arteria saat dihubungi merdeka.com, Selasa (13/10).

Arteria menjelaskan, sebaiknya Jokowi bersama pemerintah membaca baik-baik draf revisi yang diusulkan oleh PDIP Cs di DPR. Menurut dia, KPK ingin diperkuat agar pemberantasan korupsi berjalan sebagaimana mestinya.

"Pelajari dulu drafnya, penanganan korupsi harusntya silent, tapi tepat sasaran. Saran saya, pimpinan DPR biar enggak jadi polemik konsultasi dengan presiden," tutur dia.

Setidaknya ada empat poin yang menjadi perdebatan di publik soal revisi UU KPK ini.