Bohong, Presiden PKS Anis Matta diajari syariat oleh hakim
Merdeka.com - Dalam proses persidangan dengan terdakwa Fathanah, majelis hakim tiba-tiba menegur Presiden PKS Anis Matta agar berbicara jujur. Hal itu dilakukan oleh Hakim Ketua Nawawi saat Jaksa KPK tengah mencecar pertanyaan kepada Anis.
"Di ruangan ini kita bicara jujur. Jujur keharusan orang bermartabat, itu syariat juga," ujar Hakim Nawawi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (26/9).
Hakim Nawawi menilai keterangan Anis tidak tegas soal urusan pembiayaan yang dibayarkan oleh Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin. Pembayaran itu terkait pencalonan Ilham dalam Pilgub Sulsel yang diurus oleh Fathanah.
"Tadi penuntut umum menyampaikan saksi Wali Kota Makassar memberi tahu pertemuan di Makassar dan segala sesuatunya diurus Fathanah. Anda beri jawaban yang yang jujur, apa perantara ini termasuk dari segi pembiayaan untuk mendapat dukungan dari PKS? Istilah perantara yang digunakan meliputi pembiayaan?" ujar Hakim Nawawi.
"Iya termasuk," singkat Anis.
Sebelumnya, Anis mengatakan Fathanah merupakan perantara antara Ilham dengan PKS untuk Pilgub Sulsel 2012. Meski mengaku demikian, Anis tidak menjelaskan urusan pembiayaan Ilham yang dipatok hingga 10 miliar. Berdasarkan pengakuan Ilham, dia hanya sanggup Rp 8 miliar.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaMomen Ketika Anies Tepuk Tangan dan Kasih Dua Jempol ke Ganjar
Baca SelengkapnyaSurat itu berisi sejumlah kriteria yang diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi jemaat dalam memilih calon presiden (capres) pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies Baswedan setuju dengan pendapat Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGanjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, apabila ada menteri yang tak mentaati aturan alias tidak netral, maka masyarakat menunggu sikap dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden (Capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan mengaku, menghormati keputusan yang telah diambilnya itu.
Baca Selengkapnya