BNPT: Pemerintah harus keluarkan Perppu larang WNI ke negara konflik

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), yang bertujuan untuk mencegah Warga Negara Indonesia (WNI) bepergian ke negara-negara yang sedang mengalami konflik.

Hal ini dimaksudkan untuk menangkal pengaruh ideologis, dan mengamankan para WNI dari gelombang konflik yang sebenarnya tak mereka pahami secara rasional.

"Pemerintah harus segera mengeluarkan Perppu mengenai larangan bagi WNI, untuk bepergian ke negara atau wilayah konflik. Hal itu dimaksudkan selain untuk keamanan, juga untuk menangkal penyebaran ideologis yang mereka dapatkan di negara berkonflik tersebut. Karena daerah yang berkonflik itu banyak gerakan radikal, dan ini adalah bentuk early warning system," kata Irfan Idris dalam "Bincang-Bincang Damai" di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Terkait dengan penangkapan 16 WNI oleh pihak otoritas Turki, yang disinyalir akan bergabung dengan ISIS di Suriah, Irfan juga mengimbau agar pemerintah memperkuat UU yang berkaitan dengan ancaman negara.

Dirinya menjelaskan, jika ada sekelompok orang yang mengancam keutuhan NKRI atau menyebar kebencian, serta termasuk ke dalam tindakan makar, maka negara tidak boleh berpangku tangan dan harus segera ditindak.

"Alasan-alasan kesejahteraan, jihad, atau argumen-argumen bahwa mereka itu dijanjikan bidadari, perlu dipatahkan. Kita harus buat propaganda radikal bahwa hal itu unable dan unwilling. Jadi mereka juga bisa segera paham dan menyadari untuk tidak berangkat dan bergabung dengan gerakan-gerakan radikal di negara lain," ujar Irfan.

"Selain itu, diharapkan juga agar masyarakat ikut membantu pemerintah, untuk menyuarakan kontra propaganda dan ideologi radikal di bumi NKRI. Penyuaraan tersebut utamanya bisa dilakukan generasi muda di lingkungan kampusnya atau media sosial," pungkasnya.