BNPB antisipasi kebakaran hutan selama pelaksanaan Asian Games 2018

Merdeka.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sebelum memasuki perhelatan Asian Games yang juga dilaksanakan di Palembang, Sumatera Selatan pada bulan Agustus 2018. Kepala Pusat Informasi Data dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan Agustus merupakan puncak musim kemarau.

"Terkait Asian Games yang akan dilaksanakan pada agustus 2018 pada saat itu puncak musim kemarau maka resikonya terjadi kebakaran hutan dan lahan meningkat. Apalagi hampir ada 146 desa di Sumsel yang kalau wilayah itu terbakar maka asapnya bisa menutup stadion atau venue olahraga," kata Sutopo di ruang Pusdalops BNPB, Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (23/2).

Maka dari itu, pihaknya melakukan antisipasi dari jauh hari terutama menghadapi musim kemarau periode kedua pada Agustus nanti yang lebih panjang. BNPB juga siap mengirimkan helikopter water bombing. Kemudian melakukan hujan buatan, serta mendistribusikan dana siap pakai untuk operasional personel dan aktivasi posko di daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan.

"Karena ini bukan hal baru dari 2013-2014-2015 sampai sekarang kita sudah tau caranya daerahnya itu itu aja," ucapnya.

Untuk Helikopter Water bombing sendiri BNPB memerlukan sekitar 25-30 helikopter tergantung ancaman kebakarannya. Saat ini untuk kebakaran hutan BNPB hanya bisa mengoperasikan tiga helikopter. Yakni dua Helikopter Super Puma dari Sinar Mas dan satu dari TNI.

Untuk itu BNPB akan berkoordinasi kepada Kementerian Perhubungan untuk peminjaman helikopter. Sutopo meyakini, jika status siaga darurat pemerintah akan mendukung bantuan.

"Izin dengan kondisi siaga darurat perizinan akan mudah, Kementerian Perhubungan biasa mempermudah sebab BNPB sudah berkoordinasi. Kita mengirimkan 25-30 kita bagi ke daerah sesuai dengan ancamannya," tukasnya.

BNPB juga menekankan antisipasi dari sisi penegakan hukum. Sebab 99 persen kebakaran hutan sengaja dibakar oleh pihak pihak tak bertanggung jawab yang biasanya yang menginginkan alih fungsi lahan. Soal sanksi sendiri diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk itu BNPB mengedepankan cara preventif dan efektif.

"Dalam hal ini KLHK sudah menyiapkan sanksi bagi yang membakar, pidana, perdata, administrasi. (apalagi) Presiden telah mengimbau kalau kebakaran meluas maka akan mencopot pejabat setempat," tegasnya.

Kemudian antisipasi dari segi operasi pelayanan kesehatan dan pendidikan. Jika asap mulai mengganggu, maka penetapan siaga darurat aktivasi posko langsung dibuka.

"Mungkin sekitar Mei kita sudah siap semua. Intinya kita mencegah jangan sampai bulan Agustus puncak kemarau kalo sudah terbakar sulit di padamkan," ucap Sutopo.