BNN Tasikmalaya Buat Surat Minta THR, DPRD: Pejabatnya Harus Dibuang

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Mamat Rahmat angkat bicara terkait beredarnya surat permintaan paket tunjangan hari raya (THR) dibuat Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya yang ditujukan ke perusahaan otobus tidak pantas. Dia menilai tindakan itu tidak pantas dan tidak beretika.

"Harusnya kita memikirkan orang lain, itu kan tak pantas dan tak beretika. Harusnya kita itu memikirkan orang lain kepentingan masyarakat," kata Mamat kepada wartawan, Rabu (12/4).

Mamat menambahkan aparat penegak hukum seharusnya mengayomi masyarakat. Dengan meminta paket THR, menurutnya aparat tersebut malah memberikan beban kepada masyarakat.

"Pejabat seperti itu harus dibuang dari Kota Tasik. Kalau saya jadi pimpinannya sudah saya mutasi dan pindahkan pejabat seperti itu, tak akan pernah dikasih kesempatan lagi untuk menjadi pimpinan karena itu perbuatan tak baik," ungkapnya.

Ia berharap agar pimpinan teratas di BNN bisa memberikan sanksi yang bukan administratif saja. "Jabatan itu amanat, harus diberikan tindakan tegas," ucapnya.

Seperti diberitakan, foto surat BNN Kota Tasikmalaya minta THR.Foto surat berkop Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tasikmalaya beredar luas di masyarakat. Tertera dalam dokumen itu permintaan paket tunjangan hari raya (THR) ke salah satu perusahaan otobus (PO).

Surat bernomor B/1591V/KA/SU.00/2023/BNNK-TSM bertanggal 10 April 2023 itu ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim. Foto surat itu tersebar di aplikasi perpesanan.

Kepala BNN Kota Tasikmalaya Iwan Kurniawan Hasyim membenarkan surat itu memang berasal dari pihaknya. Surat tersebut ditujukan kepada PO Bus Budiman Tasikmalaya, terkait permohonan THR atau paket untuk lebaran.

Ia menjelaskan bahwa permohonan tersebut diketahui BNN Kota Tasikmalaya. "Tujuannya untuk memberikan tambahan aja anggota, itu dalam bentuk barang, sembako atau apa," katanya kepada wartawan.

Walau begitu, Iwan menyampaikan permohonan maaf dengan tersebarnya surat permohonan tersebut di masyarakat. Menurutnya, hal itu terjadi karena kesalahan lembaga.

Surat tersebut seharusnya tidak boleh tersebar meski tujuannya untuk anggota BNN Kota Tasikmalaya. Atas kejadian tersebut, ia mengatakan bahwa surat permohonan itu sudah ditarik kembali dan tidak ada surat dengan permohonan serupa kepada pihak lainnya.

"Ini kesalahan saya untuk dimaklumilah, karena saya tidak menyadari menjadi seperti ini. Sudah tidak di mana-mana, cuma satu," pungkasnya.