Biar adil, film selain G30S/PKI juga diminta diputar
Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan seluruh prajurit untuk menonton film Pengkhianatan G30/S/PKI. Ini dianggap Gatot Nurmantyo agar para prajuritnya tak melupakan sejarah. Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik menilai positif langkah Gatot Nurmantyo tersebut.
"Nobar PKI menurut saya bagus saja beliau ngajak nobar prajurit dan keluarga besarnya kan supaya tahu sejarah," katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/7).
Dia menambahkan, selain film Pengkhianatan G30S/PKI, ada pula alternatif lain yang dapat dipelajari. Dia mencontohkan, ada film lain yang mengambil tema PKI untuk layak ditonton, yaitu film Sang Penari yang diangkat dari novel karya Ahmad Tohari.
"Ya kalau enggak mau nonton film versi pemerintah, ya versi swasta contohnya itu Sang Penari. Meskipun itu fiksi ya," tuturnya.
Selain film Pengkhianatan G30S/PKI, Politikus Demokrat itu menyebutkan ada film lain yang bertema tentang PKI, yaitu Jagal The Act of Killing. Dia menilai tak perlu melarang masyarakat untuk menonton film Jagal atau film serupa. Bahkan, biar adil ada baiknya ikut ditonton secara bersama.
"Kalau mau nonton nonton aja enggak usah ngelarang-ngelarang orang, orang mau nobar film versi TNI silakan, nonton versinya Jagal silakan, namanya juga hak asasi manusia," tutupnya.
Seperti diketahui, film Jagal memotret tentang kehidupan adik dari korban penjagalan oleh orang-orang yang mengklaim sebagai anti-komunis. Ada pula film serupa yang berjudul Senyap. Film Senyap bercerita tentang para pelaku penjagalan terhadap orang-orang yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI) di kawasan Sumatera Utara. Kedua film ini dianggap sebagai antitesa dari film Pengkhianatan G30S/PKI.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar mengajak sejumlah parpol untuk memperkuat hak angket.
Baca SelengkapnyaLaporan dana kampanye tersebut menempatkan partai dipimpin Kaesang Pangarep masuk dalam tiga besar partai dengan kategori pengeluaran terbanyak.
Baca SelengkapnyaGanjar juga bercerita soal adanya kekhawatiran pengusaha jika dirinya menang Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaDemokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaMulai dari politisi Golkar hingga NasDem sudah mulai ramai diperbincangkan sebagai Cagub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaSidang dugaan pelanggaran kode etik KPU digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Baca SelengkapnyaMK diklaim telah memutuskan hasil sidang sengketa Pilpres 2024 dengan melakukan Pemilu ulang
Baca Selengkapnya