Besok pimpinan DPR temui Jokowi, tagih sikap soal revisi UU KPK
Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan besok akan ada pertemuan antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi. Pertemuan bertempat di Istana Negara tersebut akan membahas isu terkini, salah satu poin yang akan ditanyakan DPR ialah sikap pemerintah terkait revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
"Iya rapat konsultasi. Ada rencana rapat konsultasi. Iya presiden, di Istana. Mungkin salah satunya tentang rencana revisi Undang-undang KPK," kata Fadli saat dihubungi merdeka.com, Minggu (21/2).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan bahwa DPR ingin segera ada penjelasan konkret dari pemerintah terkait revisi UU KPK tersebut. Sebab sejauh ini karena tarik ulur dan tidak adanya sikap Jokowi, revisi undang-undang antirasuah tersebut memunculkan polemik tersendiri.
"Jadi kita juga mau menanyakan kepada pihak pemerintah, bagaimana sesungguhnya sikap pemerintah, supaya jelas," tuturnya.
Fadli menilai bahwa untuk membuat undang-undang, harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Antara DPR dan pemerintah harus saling membantu bukan dibebankan ke legislatif saja.
"Apakah itu inisiatif dari pemerintah atau DPR tetap harus ada persetujuan dari keduanya. Jadi bukan hanya salah satu pihak," ujarnya.
Namun Fadli belum bisa memastikan, sikap pemerintah yang akan didapat besok akan berdampak atau tidak. Selain itu belum ada rencana tindak lanjut dari hasil rapat konsultasi tersebut.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaPihak Istana mewacanakan pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca Selengkapnya