Bertolak ke Lombok, JK & Presiden Bank Dunia akan tinjau program pencegahan stunting

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertolak ke ke Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis (5/7). JK bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim akan melihat beberapa program pencegahan stunting (kekerdilan anak) pada tingkat desa.

Kemudian JK juga akan menghadiri forum pertemuan desa untuk pencegahan stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Di sana JK akan menerima laporan Ketua Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Elan Satriawan, didampingi oleh Program Leader for Human Development–World Bank Indonesia, Camilla Raad Holmemo untuk progres penanganannya.

Setelah itu JK beserta Menteri Kabinet Kerja juga akan meninjau beberapa Pos Kesehatan Desa, Posyandu hingga tempat kegiatan penerimaan manfaat keluarga harapan (PKH).

Diketahui kegiatan ini merupakan bagian dari Komitmen Pemerintah untuk menangani masalah anak kerdil (stunting), yang ditunjukan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan selama ini.

Mengingat fakta bahwa sekitar 37 persen atau kurang lebih 9 juta anak balita di Indonesia mengalami masalah stunting. Oleh karena itu, kata JK, diperlukan penangannya secara cepat dan tepat.

"Ini membahayakan jangka panjang. Di samping berakibat pada bangsa secara keseluruhan, berakibat untuk ibu-ibu," kata JK saat menjadi pembicara pada Widyakarya Nasional, Pangan dan Gizi (WNPG) XI, di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (3/7).

Saat ini, kata JK, Indonesia merupakan salah satu negara dengan terindikasi stunting yang cukup tinggi. Dibandingkan dengan negara-negara yang berpendapatan menengah, indikasi stunting di Indonesia masuk dalam kelompok tinggi, bersama negara-negara Afrika dan Asia Selatan.

Karena itu, kata JK, situasi tersebut harus segera diatasi agar tidak berpengaruh pada pembangunan Indonesia, baik di bidang ekonomi, kemiskinan, serta ketimpangan.

"Karena itulah, maka akan merusak produktivitas, merusak ekonomi masa depan," ungkap JK.