Bertemu Ulama, Ma'ruf Amin Ajak Turut Menanggulangi Covid-19

Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin melakukan pertemuan virtual dengan ulama dan tokoh agama Islam. Dalam pertemuan, dia mengajak ulama dan tokoh agama turut berpartisipasi menanggulangi Covid-19.

"Saya ingin mengajak semua para kiai, para ulama, para habaib untuk bersama-sama pemerintah menanggulangi bahaya Covid-19 yang demikian besar dan dahsyatnya," katanya, Senin (12/7).

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini mengatakan menanggulangi pandemi Covid-19 bukan hanya tanggungjawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ulama dan tokoh agama.

"Menanggulangi Covid-19 merupakan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wathoniyah. Menanggulangi ini termasuk minal mas'uliyah diniyah, tanggung jawab keagamaan sekaligus. Dua tanggung jawab ini bagian daripada tanggung jawab ulama," ujarnya.

Ma'ruf Amin menyebut, bahaya pandemi Covid-19 di Indonesia masuk ketegori luar biasa. Hingga 11 Juli 2021, 2.527.203 orang di Indonesia positif terkonfirmasi Covid-19. Dari jumlah tersebut, 66.464 orang di antaranya telah meninggal dunia.

Jumlah kasus kematian ini akan terus bertambah seiring terus meningkatnya kasus terkonfirmasi positif Covid-19.

"Rumah sakit-rumah sakit sekarang sudah tidak bisa menampung, kekurangan oksigen, tenaga kesehatan wafat karena corona," sambungnya.

Mantan Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) ini mencatat, hingga 6 Juli 2021, lebih dari 1.000 tenaga kesehatan di Indonesia meninggal karena Covid-19. Mereka di antaranya dokter, perawat, bidan, dokter gigi, ahli teknologi laboratorium medis (ATLM), apoteker hingga rekam radiologi.

"Selain itu juga, ulama yang wafat dalam suasana Covid-19 ini lebih dari 541 orang. Terdiri dari 451 laki-laki dan 90 perempuan. Ini juga merupakan kehilangan besar. Mencetak ulama itu tidak gampang, tidak mudah," ucapnya.

Ma'ruf Amin kemudian menegaskan, Covid-19 nyata dan jelas adanya. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penularan Covid-19, salah satunya menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak tanggal 3 hingga 20 Juli 2021.

"Ini untuk melindungi, untuk menjaga masyarakat, menjaga umat dari korban Covid-19. Korban ini bukan hanya di bidang kesehatan tapi sosial," tandasnya.