Bertemu pimpinan lembaga negara, Jokowi bantah bahas kasus e-KTP

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan lembaga negara. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka itu, Jokowi mengaku tak sedikitpun pembicaraan menyinggung soal kasus korupsi e-KTP yang menyita perhatian publik beberapa waktu belakangan ini.

Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan pimpinan lembaga negara hanya membahas untuk mencari solusi mengatasi kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Dalam pertemuan itu disepakati, salah satu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara redistribusi aset dan reformasi agraria.

"Ini tadi urusannya hanya kebijakan pemerataan ekonomi yang berkaitan dengan redistribusi aset dan reformasi agraria tidak ada yang lain," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Jokowi menegaskan, setiap melakukan rapat, dirinya hanya fokus membicarakan satu hal dan tak merembet ke persoalan lain. "Kita setiap rapat memang fokus pada satu masalah tidak ke mana-mana," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan sejumlah pimpinan lembaga negara sepakat ingin mengurangi kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi di Tanah Air. Untuk itu, Presiden Joko Widodo akan melakukan redistribusi aset dan reforma agraria yang diharapkan akan mengurangi kesenjangan yang ada di masyarakat.

"Kami akan memulai untuk membagikan konsesi-konsesi kepada rakyat, kepada tanah adat, kepada koperasi-koperasi, kepada pondok pesantren," kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, pemerintah akan berupaya mempercepat pembagian sertifikat tanah bagi masyarakat yang belum memilikinya. Sehingga, masyarakat nantinya dapat memiliki hak rangka mengakses permodalan ke perbankan.

"Intinya itu yang kami bicarakan," katanya.

Pimpinan lembaga negara yang hadir, yaitu Ketua DPR Setya Novanto yang datang didampingi lengkap dengan empat Wakil Ketua DPR, Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga hadir didampingi lengkap oleh empat wakilnya. Ketua DPD Mohammad Saleh yang juga datang didampingi oleh wakilnya.

Terlihat pula hadir, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA Hatta Ali, Ketua KY Aidul Fitriciada dan Ketua BPK Harry Azhar. Sementara, dalam pertemuan, Presiden Jokowi didampingi oleh Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.