Bertemu MPR, Wapres JK Berharap di Indonesia Ada Lembaga Negara Tertinggi
Merdeka.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama 9 pimpinan MPR menyambangi rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/10). Dalam kunjungannya mereka memberikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada Minggu (20/10) mendatang.
Tidak hanya memberikan undangan, mereka juga berbincang banyak hal, mulai dari konstitusi. JK pun, kata Bamsoet, memberikan masukan terkait rencana amandemen UUD 1945.
"Atas rekomendasi MPR amandemen terbatas dan adanya rencana diadakannya kembali GBHN. Jadi kami sampaikan ke Pak JK bahwa memang kami membuka diri terhadap aspirasi publik," katanya usai bertemu JK di Rumah Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (17/10).
Tidak hanya itu, JK juga memberikan saran terkait di Indonesia kali ini tidak ada lembaga negara yang tertinggi. Menurutnya, saat ini lembaga negara setara. Sebab itu nantinya JK meminta agar pemerintah selanjutnya untuk mempelajari kembali bagaimana kedudukan lembaga-lembaga lain hingga MPR.
"Jadi sama semua lembaga tinggi negara, yang menjadi pertanyaan Pak JK , siapa mengawasi siapa, pak ya? ini yang memang perlu kita pelajari kembali bagaimana kedudukan MPR di masa yang akan datang di antara lembaga-lembaga lainnya," ungkap Bamsoet.
Sebelumnya diketahui Pimpinan MPR sempat membahas soal amandemen UUD 1945 bersama presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan itu dilakukan saat pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan dengan SBY untuk membahas amandemen UUD 1945. Pertemuan itu kemungkinan dilakukan setelah pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos
Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaMK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029
Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
Baca SelengkapnyaJK Berencana Bertemu Megawati: Tunggu Konsolidasi Internal Dulu
Sebelumnya, Anies Baswedan menyebut pertemuan antara Jusuf Kalla dengan Megawati Soekarnoputri telah direncanakan sejak lama.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaTak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaSoal Permintaan Pemakzulan Jokowi, Puan Maharani: Kita Jalankan Konstitusi Sesuai Aturan
"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaSiap-Siap, OJK Sebut 20 BPR Bakal Ditutup Sepanjang Tahun 2024
Secara keseluruhan, pertumbuhan BPR di Indonesia masih bagus. Namun masih terdapat beberapa BPR yang bermasalah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya