Bertemu Jokowi, pimpinan KPK tegaskan tetap mau delik korupsi berada di luar KUHP

Merdeka.com - Seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dengan Jokowi tersebut guna membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Usai pertemuan, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pimpinan KPK tetap menginginkan delik korupsi tak masuk dalam KUHP. Sebab menurutnya, delik korupsi lebih tepat berada di luar KUHP.

"Tadi kita sampaikan bahwa kita berpikir delik korupsi, delik narkoba, teroris dan HAM mungkin akan lebih bagus di luar KUHP," kata Laode kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Laode berpendapat, kodifikasi hukum akan berjalan lebih baik apabila delik korupsi dikeluarkan dari RKUHP. Kodifikasi ialah menghimpun berbagai peraturan menjadi undang-undang. Menurut dia, pemerintah melalui tim perumus akan mempelajari masukan dari KPK itu.

"Tim pemerintah akan mempelajarinya lagi lebih intens," ucap dia.

Sebelumnya diberitakan, seluruh pimpinan KPK menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pertemuan dengan Jokowi tersebut guna membahas revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pantauan di lokasi, pertemuan antara Jokowi dengan pimpinan KPK berlangsung di ruang Garuda sekitar pukul 14.15 WIB. Terlihat semua pimpinan KPK duduk satu meja dengan Jokowi. Mereka adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Saut Situmorang, Alexander Marwata, dan Laode Muhammad Syarif.

"Terima kasih pak Jokowi. Kami sebagai ketua KPK mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas undangan bapak terutama terkait rancangan Undang-undang KUHP," kata Ketua KPK Agus Raharjo saat membuka pertemuan dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/7).

Sementara, Jokowi terlihat didampingi oleh sejumlah Menteri. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Reporter: Hanz SalimSumber: Liputan6.com