Beredar telegram Polda Riau larang Polwan berjilbab

Merdeka.com - Beredar telegram Kapolda Riau, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan nomor ST/68/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 untuk anggota polisi di jajaran Polda Riau. Telegram tersebut berisi imbauan tentang penundaan penggunaan jilbab bagi Polisi wanita (Polwan).

Dalam copy-an yang diterima merdeka.com Selasa (20/1), telegram ini berdasarkan beberapa aturan, yakni, satu menimbang Peraturan Pemerintah nomor 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang kedua Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 September 2005 tentang Sebutan KMA Penggunaan Pakaian Dinas berseragam Polri dan PNS Polri.

Sementara pada point ketiga, Surat telegram Kapolri tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Penertiban dan Menanamkan Disiplin Personal Polwan dalam Berpakaian Dinas, dan empat Surat AS SDM Kapolri SSDM 28 November 2014 perihal Penggunaan Pakaian Jilbab bagi Polwan.

Selain itu, ditulis juga sehubungan dengan butiran disampaikan bahwa masih banyak ditemukan penggunaan Gampol (seragam polisi) khususnya bagi Polwan dan PNS wanita yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, diputuskan adanya penggunaan jilbab bagi Polwan tidak dibenarkan karena belum ada regulasi.

Pantauan di Mapolda Riau Selasa (20/1) beberapa Polwan yang bertugas di Polda Riau masih mengenakan jilbab saat bekerja.

Kabid Humas Polda Riau, AKBP Guntur Aryo Tejo saat dikonfirmasi terkait hal ini mengungkapkan, saat ini di seluruh Indonesia baru di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang memiliki regulasi terkait keseragaman penggunaan jilbab bagi Polwan dan PNS wanita di kepolisian. "Ini sifatnya berupa imbauan," ujar Guntur.

Namun menurut Guntur pihaknya hingga kini masih menunggu ketentuan dari Mabes Polri untuk keseragaman penggunaan ini.

"Ini (penggunaan jilbab) kan masih menunggu ketentuan dari pusat. Karena banyak implementasinya nanti dan memerlukan persetujuan DPR. Karena juga menyangkut penganggaran untuk seragam," tandasnya.