Merdeka.com - Sikap tidak konsisten ditunjukkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terkait kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) guna mengurangi dampak inflasi. Pada awalnya, Jokowi bersikap kritis dan tidak mendukung program BLSM.

Hanya berselang sehari, tiba-tiba Jokowi berbalik 180 derajat dan mendukung BLSM yang akan dicanangkan pemerintah.

Menurut Jokowi, anggaran BLSM lebih baik diberikan dalam bentuk usaha produktif, seperti usaha kecil dan rumah tangga yang produktif, ketimbang harus membagi-bagikan uang tunai kepada masyarakat kurang mampu.

"Dari dulu saya enggak setuju BLT, yang BLSM ini juga, semuanya," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Senin (17/6).

Dia menilai, pengalokasian dana untuk usaha kecil menengah lebih berefek optimal dari pada harus memberikan BLSM secara langsung. "Ngefeknya akan lebih bagus. Tidak diberikan dalam bentuk BLSM seperti ini, diberikan uang, memberikan cash sehingga memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," terangnya.

Namun entah apa yang ada di pikiran mantan wali kota Solo itu, setelah bertemu dengan Menkokesra Agung Laksono dalam acara peluncuran laporan High Level Panel of Eminent Persons on The Post 2015 Development di Istana Negara, Jokowi berubah sikap.

Dia mendukung kebijakan pemerintah dengan memberikan BLSM kepada masyarakat miskin sebagai dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. "Ya mendukung lah, gimana, tinggal mendukung," kata Jokowi singkat di Balai Kota, Jakarta, Selasa (18/6).

Ketika didesak para wartawan dengan perubahan sikap yang ditunjukkan secara spontan ini, Jokowi berkelit. "Saya sampaikan BLSM itu akan lebih baik kalau diberikan pada usaha produktif, bukan tidak setuju loh, saya hanya menyampaikan," kilah Jokowi.

Ada apa dengan Jokowi yang tiba-tiba tidak konsisten terkait BLSM ini? Sementara partai pengusungnya PDI Perjuangan dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi begitu pula dengan pemberian BLSM?

Usut punya usut, rupanya perubahan yang dilakukan Jokowi ini karena Menkokesra Agung Laksono bertanya langsung kepada Jokowi apa alasan pria asal Solo ini keras menolak BLSM sebelum tiba-tiba mendukung.

Secara tidak sengaja, Agung bertemu dengan Jokowi usai keduanya menghadiri acara peluncuran laporan High Level Panel of Eminent Persons on The Post 2015 Development di Istana Negara. Jokowi kemudian bersalaman dengan Agung di halaman parkir depan Istana Negara. Jokowi juga menyalami Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz.

Pertemuan itu langsung dimanfaatkan oleh Agung untuk menanyakan ke Jokowi. "Kenapa menolak BLSM?" tanya Agung kepada Jokowi.

Jokowi kemudian menjawab. "Bukan menolak Pak. Akan lebih baik digunakan untuk usaha produktif. Bukan menolak, bukan menolak," ujar Jokowi menyakinkan Agung. Agung lantas menjawab singkat. "Oke dik, terima kasih," kata Agung.

Apakah Jokowi takut dengan Menkokesra Agung Laksono ?

Pengamat Politik Andrinof Chaniago justru mendukung dengan sikap tidak konsisten yang dilakukan oleh Jokowi terkait BLSM itu. Menurutnya, sikap penolakan yang dilakukan Jokowi kala itu sebelum pemerintah dan DPR mengesahkan RAPBN Perubahan tahun 2013. Sehingga, kata dia, sebagai pejabat daerah wajar saja jika Jokowi menyampaikan aspirasinya.

"Penolakan itukan dilakukan Jokowi saat DPR belum mengesahkan RAPBN tahun 2013 yang baru kemarin itu. Jadi sebagai pejabat daerah setingkat provinsi wajar saja jika menyampaikan aspirasi, keberatan," jelas Andrinof kepada merdeka.com, Selasa (18/6).

Sikap kritis kepada pemerintah pusat ini, lanjut dia, semestinya ditiru oleh pejabat daerah lainnya dalam menentukan sikap. "Sayangnya yang baru bicara kan hanya DKI saja," imbuhnya.

Sementara itu, dia menjelaskan, terkait dengan perubahan sikap Jokowi yang menolak dan sehari kemudian mendukung BLSM, dikarenakan RAPBN-P tahun 2013 sudah ditetapkan oleh DPR dan mempunyai aturan yang mengikat. Karena Jokowi sebagai pejabat daerah tingkat provinsi.

"Mau tidak mau, suka tidak suka sebagai pejabat publik ya harus melaksanakan Undang-Undang," tutur dia.

Dalam hal ini, Andrinof justru mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi yang dilakukan oleh pejabat daerah. "Artinya pemerintah pusat yang tidak mau mendengarkan," tandasnya.