Berantas pungli, Bupati Sragen bakal intensifkan sidak
Merdeka.com - Gerakan sapu bersih pungutan liar (saber pungli) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapat dukungan positif dari Bupati Sragen Yuni Sukowati. Dalam waktu dekat, dia akan meluncurkan hotline pengaduan khusus pungli.
Fasilitas tersebut untuk memudahkan masyarakat melaporkan adanya praktik pungli.
"Saya sepakat dengan apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ini sejalan dengan cita-cita Kabupaten Sragen untuk mewujudkan clean governent," ujar Yuni kepada wartawan, Selasa (25/10).
Dia menjelaskan, segera menindaklanjuti program saber pungli utamanya di sektor pelayanan publik, seperti di Badan Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu, kantor uji kir di Dinas Perhubungan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Kalau perlu sewaktu-waktu kita galakkan kita intensifkan sidak (inspeksi mendadak). Ini penting guna memastikan tidak ada praktik pungli di Kabupaten Sragen," tandasnya.
Terkait hotline, Yuni menganggap langkah tersebut efektif mengingat banyak pelapor yang mengaku takut dengan berbagai alasan. Dengan hotline pelapor bisa dengan tenang menyampaikan aduannya tanpa takut identitasnya diketahui.
"Kami akan segera memproses setiap laporan warga dan menindak pegawai kami jika memang terbukti melakukan pungli," pungkas Yuni.
Tak hanya Bupati, Polres Sragen juga melakukan hal yang sama. Sejumlah spanduk yang bertuliskan imbauan agar tak melakukan pungli dipasang di sejumlah sudut kota. Dalam spanduk tersebut juga dicantumkan no handphone Kapolres setempat.
"Warga bisa langsung melaporkan ke nomor Kapolres jika terjadi praktik pungli terutama yang dilakukan jajaran kepolisian," pungkas Kasatlantas Sragen, Erna Dwi Rustanti.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaLuas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke IKN guna meninjau kembali progres pembangunan.
Baca SelengkapnyaSkandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaKapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaAyu, salah seorang penerima bantuan, mengaku bersyukur atas bantuan pangan yang diberikan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnya