Beranikah Gamawan pecat kepala daerah ini?

Merdeka.com - Meski sudah mendapat ancaman dari Mendagri Gamawan Fauzi, sejumlah kepala daerah di beberapa wilayah Indonesia tetap turun ke jalan bersama rakyatnya menentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Bahkan beberapa di antara mereka tak segan menantang Mendagri.

Sebelumnya Mendagri mengatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang memimpin demo maupun yang menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Sanki bisa hingga pemberhentian. Akankah kepala daerah berikut dipecat?

Memimpin demonstrasi

1. Wali Kota Malang Peni Suparto

Memimpin aksi demonstrasi di depan Balaikota Malang kemarin, Peni Suparto dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Dia menegaskan, sikapnya itu sejalan dengan aspirasi rakyat Malang. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang itu mengaku tak gentar dengan ancaman Mendagri.

2. Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta ini memimpin demonstrasi menentang kenaikan harga BBM yang berlangsung di halaman Balaikota Surakarta, kemarin. Rudyatmo beralasan sikapnya adalah karena mendengar penderitaan rakyat. Dia mengatakan ancaman pemecatan dari Mendagri tak beralasan karena tak ada dasar hukumnya.

3. Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH

Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini yang paling lantang menantang ancaman Mendagri. Dia menyatakan tidak masalah jika Mendagri memecatnya karena berdemo menentang kenaikan harga BBM karena ia memperjuangkan nasib rakyat.

"Saya harus menuruti kemauan rakyat. Bukan kemauan pemerintah. Mau dipecat sekarang atau besok silakan, saya tidak masalah," tegas Bambang.

Tak aksi, tapi menolak

4. Gubernur Bali I Made Mangku Pastika

Meski  tidak turun ke jalan, Pastika dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. "Saya pikir tidak ada orang yang sesungguhnya setuju harga BBM naik,” kata kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan itu kemarin.

5. Bupati Tulungagung Heru Tjahjono

Di depan halaman Pemkab Tulungagung, Heru Tjahjono menerima ratusan demonstran yang menentang kenaikan harga BBM kemarin. Dia juga menandatangani surat pernyataan yang disodorkan demonstran untuk menolak rencana kebijakan pemerintah pusat itu.

"Saya sudah tanda tangan. Saya titip pesan, boleh unjuk rasa menyampaikan aspirasi asal jangan anarkis," ujar Heru.

Rencana kenaikan harga BBM juga tidak ditolak oleh kepala daerah yang berasal atau diusung dari PDI Perjuangan. Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron (PKB) dan  Bupati Ponorogo H Amin (Golkar) juga ikut menentang kebijakan pemerintah pusat itu.

6. Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron

Demonstrasi ratusan nelayan se-Kabupaten Bangkalan, mendapat respons dari sang Bupati Fuad Amin Imron. Kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan mendukung penolakan warganya terhadap kebijakan pemerintah pusat.

7. Bupati Ponorogo H Amin

Mendatangi ratusan demonstran yang mendatangi kantornya, H Amin akhirnya menandatangani surat pernyataan yang disodorkan. Dua poin dalam surat itu yakni menolak kenaikan harga BBM dan menuntut agar pemerintah pusat meninjau ulang kontrak kerja sama dengan perusahaan minyak dan gas (migas) asing yang berinvestasi di Indonesia. (mdk/ian)