Bentrok TNI & warga Urut Sewu, Ganjar akan temui Pangdam Diponegoro

Merdeka.com - Peristiwa bentrok Urut Sewu yang terjadi karena dipicu pembangunan pagar oleh TNI AD di Desa Wiromartan Kecamatan Mirit Kebumen Jawa Tengah, membuat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara. Ganjar menyayangkan terjadinya peristiwa yang menyebabkan belasan warga setempat luka-luka.

Ganjar menyanggah pihaknya tidak serius dalam menyelesaikan sengketa lahan di Urutsewu. "Sejak saya DPR dulu, sebenarnya ini sudah saya urus, sudah sampai ke sana. Terus kemudian, saya menyampaikan kepada mereka untuk menyampaikan data kepada saya. Sayangnya data belum pernah ada, dua-duanya (TNI dan warga)," kata Ganjar saat ditemui usai memberikan pembekalan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman, Minggu (23/8).

Saat ini, ia sudah mengemukakan, sudah meminta kepada Bupati untuk turun menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu, pihaknya juga akan menemui Panglima Kodam IV Diponegoro pada minggu depan.

Saat dikonfirmasi tentang diteruskannya pemagaran oleh TNI AD di kawasan Ururtsewu yang menjadi pemicu penolakan warga sekitar, Ganjar mengemukakan semuanya harus bisa menahan diri.

"Jangan bicara pemagarannya dulu. Ini kan semua disudutkan, seolah-olah kemudian pemagarannya keliru. Terus kemudian rakyat tidak. Saya bicara dua-duanya. Bahkan, saya pernah minta, 'Pak kalau memang ekskalasinya meningkat dari sisi keamanan dan sebagainya, tahan semua pihak'. Bikin status quo dulu," ucapnya.

Politikus PDIP ini berharap, dengan penetapan status quo bisa ada penyelesaian dengan memberikan data kepemilikan lahan. Dia menjelaskan, sejak awal sudah membuat skema untuk mencari solusi di Urutsewu.

"Skema saya sebelumnya itu mau untuk TNI atau rakyat? Kalau itu untuk TNI, rakyatnya disuruh pergi. Bagaimana caranya pergi? redistribusi tanah, sudah bicara kita dengan BPN. Pertanyaannya, mau atau tidak, waktu itu saya tawarkan belum mau," ucapnya.

Kemudian, ia melanjutkan, jika nantinya dipakai untuk rakyat, TNI akan dicarikan tempat lain. "Nah, setelah itu bicara sejarah tanah, perampasan perang dan sebagainya. Maka pada saat itu dikasihkan kepada kita, data-data yang ada dan datanya semua memang diverifikasi ulang. Daripada teriak-teriak semuanya, lebih baik sama-sama memberikan data untuk diverifikasi bareng-bareng," tuturnya.

Dia menambahkan, Urutsewu merupakan urusan pemerintah pusat, karena persoalan BPN bukan urusan daerah. Saat ditanya solusi yang akan dilakukan, Ganjar meminta kedua belah pihak untuk menunjukkan bukti-bukti.

"Ini nggak sulit kok, tunjukan buktimu mana? TNI mana? BPN datang untuk memverifikasi. Jika buntu, akan diambil keputusuan politik, peruntukan tanah," katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan data yang ada selama ini sudah disampaikan ke pihak Mabes TNI dan juga Komisi I DPR RI. "Problemnya, belum mau duduk bersama. Ketika semua susah ya sudah, kalau susah semua ya terjadi ketegangan. Itu yang saya tidak mau, maka satu-satunya cara dipanggil," katanya.