Bentrok di Sampang, pemerintah gagal lindungi warganya
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) MPR, Lukman Edy menyayangkan terjadi bentrokan massa di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, dan Desa Bluran, Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, Madura. Bentrokan di daerah itu mengakibatkan dua orang tewas dan lima orang luka-luka.
"Jika pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap tindakan pemaksaan atas keyakinan, maka pemerintah mengabaikan konstitusi karena konstitusi mengamanatkan agar pemerintah memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat dalam menjalankan dan mempertahankan keyakinan," kata Lukman Edy di Jakarta, Senin (27/8).
Menurut dia, penyerangan terhadap kelompok Syiah tersebut merupakan pemaksaan kehendak dari kelompok tertentu. "Tidak boleh ada pemaksaan kehendak terhadap perbedaan keyakinan. Mempertahankan keyakinan adalah hak asasi manusia (HAM) yang paling mendasar dilindungi oleh konstitusi," ujar Lukman.
Peristiwa ini bermula saat keluarga pimpinan Islam Syiah, Ustaz Tajul Muluk hendak mengunjungi keluarganya di penjara dengan mengendarai mobil. Saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai keluarga Ustadz Tajul Muluk ini dicegat sekelompok warga yang mengemudikan sepeda motor. Mereka mengolok-olok keluarga Ustaz Tajul, karena dianggap menganut ajaran sesat.
Ustaz Tajul merupakan terpidana kasus dugaan penistaan agama yang kini tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sampang. Akibat diganggu kelompok massa bersepeda motor ini, keluarga Tajul mengurungkan diri berkunjung ke Lapas Sampang. Akan tetapi aksi sekelompok massa bersepeda motor tersebut tidak sampai di situ saja.
Para pengendara motor ini terus membuntuti keluarga Ustaz Tajul hingga ke rumahnya di Dusun Nanggernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang dan akhirnya terjadi bentrok antara kedua belah pihak.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Curhat ke DPR, Kepala OIKN Sebut Anggaran IKN Rp21,7 Miliar Diblokir Sri Mulyani
Bambang mengaku anggaran Badan Otorita Ibu Kota Nusantara tahun 2024 diblokir Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Baca SelengkapnyaPolres Rohil Fasilitasi Perekaman KTP Napi Agar Bisa Mencoblos
Andrian menyebutkan polisi terus berupaya menyukseskan Pemilu 2024 secara damai, aman dan sejuk
Baca SelengkapnyaAkhirnya Sri Mulyani Buka Suara Soal Sumber Anggaran Bansos Pangan dan BLT Jelang Hari Pencoblosan
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Siapkan Anggaran Rp11,2 Triliun untuk BLT Pangan Periode Januari-Maret 2024
BLT mitigasi pangan akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan pada periode Januari, Februari, dan Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDaftar Belanja Negara yang Diblokir Sri Mulyani Demi Bansos Pangan
Berikut ini daftar belanja negara yang diblokir sementara dalam rangka penyaluran bansos pangan.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Lengkap Sri Mulyani Soal Anggaran Perlindungan Sosial Tembus Ratusan Triliun
Anggaran Perlinsos tidak hanya dikelola oleh Kementerian Sosial.
Baca SelengkapnyaTiga Parpol Pendukung Anies Kumpulkan Bukti dan Saksi Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu
Tiga parpol pendukung Anies menunggu langkah PDI Perjuangan sebagai inisiator hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSegera Cek Rekening, Sri Mulyani Ternyata Sudah Cairkan THR untuk PNS, TNI dan Polri
ealisasi pembayaran THR bagi pensiunan PNS sudah mencapai Rp10,2 triliun dari alokasi yang ddianggarkan sebsar Rp11,7 triliun.
Baca Selengkapnya