Merdeka.com - Pada tanggal 15 Agustus 2013 yang bertepatan hari penandatanganan MoU Helsinki antara GAM dan RI, Aceh berencana mendeklarasikan bendera Aceh yang berlambang bintang bulan. Akan tetapi akibat terjadinya polimik antara Pemerintah Pusat dan Aceh, bendera tersebut dianggap mirip bendera GAM dulu. Maka launching bendera Aceh gagal dilakukan oleh Pemerintah Aceh.

Gagalnya launching bendera Aceh, kemaren, Kamis 15 Agustus 2013 pada acara peringatan 8 tahun perdamaian Aceh, menurut Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, persoalan bendera saat ini masih dalam suasana cooling down.

"Soal bendera itu soal kecil, jadi tidak perlu dipersoalkan, apa lagi saat ini masih cooling down," kata Gubernur Aceh, Zaini Abdullah saat dikonfirmasi, Jumat (16/8).

Zaini mengatakan, yang terpenting adalah sejauh mana Aceh harus tetap dalam suasana damai. Demikian juga yang perlu diperkuat adalah perdamaian itu sendiri. Persoalan bendera, kata Zaini itu urusan kecil dan sebentar lagi akan bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak.

Sedangkan hal paling mendesak yang harus dituntut oleh Pemerintah Aceh bukanlah bendera. Kata Zaini, hal penting untuk mengisi perdamaian itu adalah mendesak Pemerintah Pusat agar bisa menyempurnakan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) sesuai dengan butir-butir MoU Helsinki.

Sementara itu, saat diminta tanggapan secara terpisah, Kapolda Aceh, Herman Effendi menyebutkan persoalan bendera itu tidak perlu dibesar-besarkan.

"Itu urusan kecil, gak perlu dibesar-besarkan," ungkap Herman Effendi, usai mengikuti pidato kepresidenan menjelang peringatan hari proklamasi kemerdekaan Aceh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).