Benarkah JK terusik saat Budi Waseso usut korupsi di PT Pelindo II?

Merdeka.com - Posisi Komjen Budi Waseso sebagai Kabareskrim Mabes Polri telah digantikan oleh Komjen Anang Iskandar. Pertukaran posisi dari kedua jenderal bintang tiga itu diketahui setelah adanya telegram rahasia yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dengan nomor ST/1847/IX/2015.

Dalam isi telegram disebutkan, Budi Waseso dipindahtugaskan menjadi Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Anang sementara Anang menjadi Kabareskrim menggantikan Waseso. Padahal, sebelumnya sempat beredar kabar kalau Waseso akan ditugaskan sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Rotasi jabatan di tubuh korps bhayangkara ini masih menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, banyak rumor yang menyebutkan kalau mutasi itu dilakukan lantaran pihak istana merasa terusik ‎atas langkah Bareskrim yang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II.

Tersiar kabar, penggeledahan di kantor PT Pelindo di Tanjung Priok, Jakarta Utara, menjadi pemantik rotasi pimpinan di Bareskrim. Di mana penggeledahan itu dilakukan untuk menelisik dugaan rasuah terkait pengadaan 10 unit mobil crane.

Saat perusahaan di bawah Kementerian BUMN ini digeledah, Direktur Utama PT Pelindo, RJ Lino justru merasa geram dan bersikap reaktif. Tak tanggung-tanggung, Lino langsung melaporkan hal tersebut kepada Kepala Bappenas, Sofyan Djalil.

Bahkan, melalui sambungan telepon, Lino meminta Presiden Jokowi untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut‎. Jika tidak, dirinya mengancam bakal mundur dari posisinya sebagai Dirut PT Pelindo.

Diduga, atas ancaman Lino untuk mengundurkan diri menjadi awal intruksi pergantian Kabareskrim. Apa lagi, Lino disebut-sebut merupakan orang dekat Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Kecurigaan itu bertambah setelah adanya pengakuan dari Waseso kalau dirinya mendapat telepon langsung dari JK.

Waseso‎ mengatakan saat itu, JK menanyakan perihal pengusutan kasus korupsi yang diduga melibatkan Lino. Namun, Waseso tidak mau menyebutkan isi pembicaraan secara detail.

Beredarnya isu dugaan pergantian Kabareskrim berkaitan dengan penanganan kasus PT Pelindo dibantah Kapolri. Badrodin beralasan pencopotan terhadap Waseso sudah berdasarkan ‎proses.

"Enggak ada (kaitannya), kan melalui proses Wanjakti," kata Badrodin di Istana, Jakarta, Kamis (3/9).

Untuk meyakinkan tidak ada unsur kepentingan dari pencopotan Waseso, Badrodin mempersilahkan Komisi III DPR untuk membentuk Pansus Pelindo ataupun Pansus terkait pencopotan Waseso. "Ya boleh aja enggak apa-apa," tegasnya.

Selain itu, Badrodin menepis tudingan adanya intervensi dari pihak penguasa menyangkut pergantian Waseso. Dia berdalih mutasi Waseso untuk kepentingan organisasi.

"Enggak ada (intervensi Istana). Itu biasa saja kepentingan organisasi. Untuk kaderisasi," kilah Badrodin.

Berbeda dengan Badrodin, JK justru mengakui jika dirinya menghubungi Waseso. Dia meminta laporan dari Waseso terkait penggeledahan di kantor PT Pelindo. Laporan dugaan korupsi pengadaan mobil crane itu diterima JK saat dirinya berada di Seoul, Korea Selatan.

"Saya telepon waktu saya di Seoul, apa yang terjadi, dijelaskan apa yang terjadi," kata JK.

Dengan dalil undang-undang tentang administrasi pemerintahan, ‎JK meminta Waseso untuk tidak mengusut kasus PT Pelindo jika dugaan korupsi itu terjadi lantaran adanya kebijakan korporasi.

"Pokoknya selama itu korupsi dengan sengaja itu pasti, tetapkanlah. Tapi kalau kebijakan, jangan. Itu saja prinsipnya‎," tegas JK kepada Waseso.

Bukan itu saja, JK secara terang-terangan menyebut jika Waseso lebih cocok menjadi pimpinan BNN. Menurut dia, Indonesia saat ini sedang membutuhkan penanganan kasus narkoba. Sehingga, dinilai JK BNN mampu menangani tindak pidana narkotika di bawah kepemimpinan Waseso.

"Kejahatan narkoba lebih banyak untuk ditangkap, jadi kan bagus di kelas sana (BNN)," terang JK.

Ditegaskan kembali oleh JK, mutasi Waseso bukan karena ada tekanan dari partai politik. "Enggak ada. Apa unsur politisnya? Profesionalisme aja," pungkas JK.