Benarkah ada upaya PDIP jegal KPK demi selamatkan Mega?
Merdeka.com - Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan pelaporan Adnan Pandu Praja dinilai memperlemah lembaga antirasuah. Upaya kriminalisasi ini diduga karena KPK tengah mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi kasus tersebut diduga melibatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun PDIP menegaskan partainya mendukung penuh KPK.
"Enggak ada (upaya jegal KPK). Publik harus melihat hidden forces, bukan symptoms yang bisa misleading," kata Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari saat dikonfirmasi merdeka.com, Jakarta, Senin (26/1).
Lebih lanjut, Eva menegaskan, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi dibangun di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Oleh karena itu, tidak mungkin PDIP memperlemah fungsi KPK sebagai penegak hukum.
Justru dalam hal ini, jelas Eva, partainya lah yang sedang menghadapi cobaan berat. Yaitu penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tepat disaat Megawati Soekarnoputri sedang merayakan hari ulang tahunnya.
"Saya melihat PDIP juga dikerjain. Penangkapan BW di pas kan ultah ketua umum. Pak Hasto juga negasin bahwa konpres dia soal Samad merupakan upaya memperkuat KPK. Tidak ada motivasi menyerang lembaga," jelasnya.
Topik pilihan: Kriminalisasi KPK | Budi Gunawan tersangka
Sebelumnya diketahui, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi menduga skenario kasus kriminalisasi terhadap KPK dengan penangkapan terhadap Wakil Ketua Bambang Widjojanto dan pelaporan Adnan Pandu Praja dinilai dilatarbelakangi kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ini lantaran KPK tengah menjalankan penyidikan secara intensif terhadap kasus tersebut yang diduga melibatkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Berhubungan dengan makin intensifnya KPK melakukan penyidikan mengenai masalah Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI," ujar Adhie di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Ahad (25/1).
Adhie mengatakan, SKL tersebut saat itu ditandatangani oleh Megawati selaku Presiden. Sehingga, dia menganggap ada upaya agar KPK tidak mengembangkan pemeriksaan ke Megawati yang berujung pada penetapan status tersangka.
"Ada kecenderungan KPK kalau dibiarkan, akan masuk ke Ibu Mega. Kita bisa bayangkan ketika Ibu Mega dipanggil kemudian menjadi tersangka, politik Indonesia akan heboh luar biasa," kata mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.
Selanjutnya, kata dia, dalam kasus ini polisi tampak menjadi alat kepentingan tertentu untuk menyerang KPK. Hal yang sama pernah terjadi saat penetapan Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus penggelembungan dana simulator SIM.
"Sekarang ini justru PDIP yang melawan KPK menggunakan polisi. Dulu Istana menggunakan polisi untuk melawan KPK," ungkap dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Sengaja Tak Undang Jokowi ke HUT ke-51, Sudah Tak Butuh Elektoral Presiden?
PDIP tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke HUT PDIP.
Baca SelengkapnyaMegawati Ultah ke 77, Sekjen PDIP: Sikap Beliau Tolak Presiden 3 Periode Bawa Konsekuensi di Pemilu 2024
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, perayaan ulang tahun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ke-77 akan dirayakan secara sederhana
Baca SelengkapnyaPDIP: Dukungan Jokowi Pengaruhi Elektabilitas Ganjar
PDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaJawab Desakan Tiga Eks Petinggi KPK Agar Firli Bahuri Ditahan, Polri Ungkap Masih Penguatan Berkas Perkara
Desakan tiga mantan pimpinan KPK itu disampaikan dengan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Pemprov DKI Temukan Penyebaran DBD Meningkat, Kasus Paling Banyak di Jakarta Selatan
Baca SelengkapnyaTak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaDiperiksa Polda Metro Jaya, Rektor UP Nonaktif Bantah Lecehkan Pegawainya
ETH tak bicara banyak. Dia buru-buru masuk ke ruang pemeriksaan didampingi kuasa hukumnya.
Baca SelengkapnyaRampungkan Berkas Dikembalikan Kejati, Polda Metro Jaya Kembali Periksa Firli Bahuri Jumat
Pemeriksaan itu dinilai sebagai petunjuk dari Kejati DKI Jakarta yang kaitannya dengan penyelesaian berkas perkara.
Baca Selengkapnya