BEM Unsoed: Era Jokowi Rezim Paradoks dan Antikritik

Merdeka.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) turut mengecam upaya pembungkaman kritik terhadap BEM Universitas Indonesia (UI) lantaran melempar kritikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan meme "Jokowi: The King of Lip Service".

BEM Unsoed mengecam tindakan pembungkaman terhadap kebebasan untuk berkumpul maupun berpendapat. Hal itu disampaikan dalam akun Instagram BEM Unsoed, Selasa (29/6/2021).

Berikut seruan lengkap BEM Unsoed:

1. Mengecam Segala Bentuk Pembungkaman Terhadap Ke Berkumpul dan Berpendapat Secara Fisik Maupun Digital.

2. Mendesak Pemerintah Menjamin dan Melindungi Kebebasan Berpendapat Sesuai UUD 1945.

3. Wujudkan Demokratisasi Kampus.

Presiden BEM Unsoed, Fakhrul Firdausi ketika dikonfirmasi mengatakan pihaknya memandang saat ini Indonesia tengah dilanda krisis multidimensi dalam kebebasan berpendapat. Fakhrul dengan tegas menyebut bahwa rezim saat ini merupakan "rezim paradoks" di mana tak ada keseimbangan antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan.

"Kami melihat dari kacamata yang lebih luas. Bahwa Indonesia sedang mengalami krisis multidimensi kebebasan berpendapat. Tidak hanya terjadi pada kawan-kawan BEM UI. Rezim Jokowi kami sebut selain rezim paradoks juga rezim antikritik," tegas Fakhrul saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (29/6/2021).

Fakhrul memandang rekam jejak Pemerintahan Jokowi selama ini kerap menjalankan kebijakan yang tak sewarna dengan pernyataannya. Sebut saja soal pernyataan Jokowi yang bakal memperkuat lembaga antirasuah. Yang terjadi justru sebaliknya.

"Presiden Jokowi bilang akan memperkuat KPK tapi justru mematikan KPK lewat Revisi UU KPK dan TWK. Presiden Jokowi bilang kangen didemo, tapi kriminalisasi dan parade represifitas aparat di mana-mana saat demonstrasi," tegasnya.

Berbagai gelombang demonstrasi mahasiswa, kata Fakhrul justru tak diakomodasi oleh Jokowi. Padahal jauh-jauh hari Bekas Wali Kota Solo itu sempat bilang rindu untuk didemo. Soal komitmen penumpasan pelanggaran HAM juga dipertanyakan, padahal sama seperti hal-hal ini dirinya pernah bilang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM.

"Bilang akan menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat tapi tak disinggung dalam Perpres RANHAM. Justru berdamai dengan aktor pelanggar HAM. Dan masih banyak lagi, makanya kami juluki rezim hari ini sebagai 'rezim paradoks'" tandasnya.

Sumber: Liputan6.comReporter: Yopi Makdori