BEM Malang Raya minta Jokowi tak mempermainkan harga BBM

Merdeka.com - Kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sepertinya menjadi jalan satu-satunya bagi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Padahal banyak terobosan yang sebenarnya bisa dilakukan tanpa merugikan rakyat kecil.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Malang Raya (BEM MR) dalam aksinya di Bunderan Universitas Brawijaya, Jalan Veteran Kota Malang.

"Penanganan setiap persoalan tidak jelas arahnya. Setiap keputusan terlalu banyak intervensi politik yang tidak jelas arahnya," kata koordinator aksi Ismail Hamzah, Rabu (17/4).

Konstitusi, kata Hamzah, mengamanatkan bahwa segala hal menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Jokowi dianggap memilih jalan pintas dengan mencabut subsidi dan menaikkan harga BBM.

Padahal langkah tersebut membawa efek kenaikan harga bagi barang-barang kebutuhan pokok. Rakyat semakin tersiksa dan sengsara, karena kemampuan daya beli yang menurun.

"Penentuan harga BBM dengan mengikuti ketentuan pasar jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dasar negara," katanya.

Massa meminta pemerintah Jokowi mencabut kebijakan penetapan harga BBM berdasar mekanisme pasar. Mereka meminta untuk kembali diterapkan subsidi BBM untuk rakyat.

Jokowi tidak seharusnya mempermainkan harga BBM, tetapi berani memberantas aktivitas ekonomi bawah tanah dengan perkiraan Rp 1.750 triliun. Angka itu jika diasumsikan dengan pendapatan pajak 15 persen, maka akan menyumbangkan kekayaan negara Rp 262 triliun. Belum jika pemerintah juga memberantas kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal lainnya.

Para demonstran juga mengkritisi langkah Jokowi tentang konflik KPK dan Polri, serta sikap penakutnya dalam mengimplementasi hasil keputusan lembaga hukum.

"Beberapa terpidana mati yang tidak kunjung dieksekusi, karena diduga ada tekanan-tekanan dari Australia," kata salah seorang orator.

Massa yang mendapat pengawalan ketat aparat, meminta Jokowi membentuk badan khusus yang efektif menangani mafia migas. Mereka juga meminta proses memilih pemimpin lembaga-lembaga dengan melibatkan PPATK, BPK dan KPK. (mdk/hhw)