Merdeka.com - Belasan pasangan muda-mudi terjaring operasi ketertiban umum yang digelar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang. Mereka tertangkap tangan berada di dalam kamar hotel tanpa status pernikahan

Kepala Bidang Penertiban Umum Satpol PP Kota Tangerang, Ghufron Falfeli menegaskan, berdasarkan laporan keresahan dari masyarakat pihaknya kemudian melakukan operasi ke sejumlah kamar hotel di Kota Tangerang.

"Dari hasil operasi itu, didapati 11 pasangan yang kemudian kami lakukan pendataan dan pembinaan," jelas Kabid Tibum Satpol PP Kota Tangerang, Ghufron Falfeli dikonfirmasi Senin (5/10).

Selanjutnya, pasangan muda-mudi yang terjaring operasi itu, dipanggil kedua orangtuanya untuk membuat surat pernyataan agar tidak melakukan perbuatan melanggar Perda kembali

"Karena Covid-19 ini rumah singgah Dinas Sosial digunakan untuk pasien karantina, akhirnya kepada pelanggar kita panggil kedua orang tuanya sambil membuat surat pernyataan dan kita serahkan mereka pada orangtuanya," ucap dia

Sedangkan, untuk hotel tempat pasangan muda-mudi tersebut melakukan tindakan pelanggaran aturan daerah, akan ditindak hingga pencabutan izin operasional.

"Hotelnya kita lakukan pemanggilan, kita mintai klarifikasi. Apakah ada filter bagi tamu yang menginap di situatau seperti apa, atau dengan aplikasi atau tidak. Nanti hasil klarifikasi hotel ada indikasi pembiaran, kita berikan sanksi tegas dengan pencabutan izin sesuai Perda 87 tahun 2005," kata dia

Selai kegiatan prostitusi terselubung, Satpol PP Kota Tangerang, juga menindak tegas tempat usaha restoran dan kafe yang melakukan pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

"PSBB sesuai perwal 8 tahun 2020 kita akan menerapkan sanksi sifatnya sosialisasi, peringatan dan PSBB perpanjangan ke-11 lanjutan ini melakukan operasi lebih masif dan denda," jelas Ghufron

Dijelaskan dia, dalam operasi seminggu kemarin, pihaknya menutup 4 titik kafe dan restoran yang terdapat di wilayah Karang Tengah dan Ciledug, dengan pemberian sanksi denda dan penutupan sementara lokasi usaha kuliner tersebut

"Sudah kita terapkan sejak 17 September bagi perorangan maupun badan usaha.Kemarin kita tutup paksa 4 titik kafe dan Rumah makan di wilayah Karang Tengah dan Ciledug, memang di perwal hanya penutupan 1 x24 jam dan sanksi denda. Dalam Perwal, setelah membayar kewajiban denda silahkan membuka lagi dengan catatan-catatan kalau masih melanggar lagi kita akan mencabut izinnya," jelas dia