Bela Ahok, NasDem sebut kasus Sumber Waras permainan BPK dan Pemda

Merdeka.com - Gubernur DKI Basuki T Purnama atau Ahok memenuhi panggilan KPK. Ahok datang dengan membawa setumpuk dokumen terkait pembelian lahan di Sumber Waras.

Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi NasDem Akbar Faizal menyakini bahwa Ahok tidak terlibat dalam kasus Sumber Waras. Bahkan, dirinya meminta BPK untuk mengkaji ulang laporan temuan tersebut.

"Bisa saja terjadi‎. Makannya saat BPK melaporkan tadi itu ada beberapa yang bertanya, termasuk saya tentang mekanisme dan akurasi dari laporan yang dilakukan BPK. Maka kemudian, bila Pak Ahok mengatakan itu perlu memang diuji kredibilitas laporan itu," ujar Akbar di Jakarta, Selasa (12/4).

Menurutnya, bukan rahasia lagi lahan di Sumber Waras menjadi alat permainan antara pihak BPK dan pemerintah daerah.

"Permainan cincai-cincailung itu antara petugas BPK dan pemerintah daerah, sering sekali saya dengar itu terjadi," jelas dia yang dalam Pilgub DKI 2017 mendukung Ahok.

Untuk itu, dirinya menyarankan agar kasus ini dapat diserahkan melalui proses pengadilan.

"Saya tidak ngerti mekanismenya. Paling di pengadilan. Kalau memang Pak Ahok merasa laporan yang dibuat BPK tidak benar, ya ajukan ke Pegadilan Tata Usaha Negara," jelas dia.

Sebelumnya, dugaan korupsi pembelian lahan Sumber Waras diperkirakan menyebabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp 191 miliar. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP), BPK, Pemprov DKI Jakarta dinilai salah dalam menentukan patokan harga jual objek pajak (NJOP). Sehingga nilai yang dibayarkan Pemprov DKI dinilai mengalami penggelembungan.

Pemprov DKI merujuk pada NJOP di Jalan Kyai Tap senilai Rp 20 juta. Padahal seharusnya, menurut BPK, ajuan harga beli dapat didasarkan pada nilai NJOP di Jalan Tomang Utara yang hanya Rp 7 juta.