Beda dengan BAP, Dirut Pertamina tampik 'dipalak' DPR

Merdeka.com - Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Agustiawan , menampik tudingan kerap 'dipalak' oleh Komisi VII DPR saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan. Tetapi anehnya, di dalam Berita Acara Pemeriksaan, Karen bisa memaparkan secara rinci bagaimana alur permintaan uang itu.

"Selama saya menjabat tidak pernah ada permintaan fee (komisi) soal itu," kata Karen saat bersaksi dalam sidang terdakwa Rudi Rubiandini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (4/3).

Karen menegaskan, di masa kepemimpinannya dia memperketat arus keuangan perusahaan. Menurutnya, selama dia menjabat Pertamina, tidak pernah sama sekali memberikan uang di luar keperluan bisnis. Meski begitu, Karen mengakui mendengar beberapa cerita selalu ada upeti kepada Komisi VII atau Badan Anggaran saban pembahasan APBN dan APBN-P.

"Tapi saya juga mendengar di media, biasanya kalau pembahasan APBN dan APBN-P selalu tidak gratis dan ada permintaan uang," lanjut Karen.

Tidak puas dengan jawaban Karen, Anggota Majelis Hakim Matheus Samiaji membacakan BAP Karen. Menurut Hakim Matheus saat membacakan BAP Karen, setiap pembahasan APBN dan APBN-P, anggota Badan Anggaran selalu minta uang ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Kemudian, Kementerian ESDM selalu meminta uang kepada BUMN dan lembaga yang bergerak di bidang energi. Seperti Pertamina, SKK Migas, BPH Migas, Bukit Asam, PLN, dan lain-lain," kata Hakim Matheus.

Menurut Hakim Matheus saat membacakan BAP Karen, anggota Banggar juga selalu meminta fee (jatah) dari proyek-proyek yang anggarannya disetujui. Tetapi, Karen tetap menepis isi BAP itu.