Beda cara pemberangusan PSK ala Kutai Timur dan Dolly

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, tampaknya harus belajar banyak kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terkait pola pemberangusan bisnis esek-esek. Sebab, Kutai Timur yang terletak di Kalimantan Timur ternyata punya cara ampuh untuk menghapus dunia prostitusi lokal.

Pemkab Kutai Timur bahkan berani memberikan duit kompensasi lebih besar daripada Pemkot Surabaya. Padahal, dari segi wilayah Kutai Timur jelas lebih kecil dibanding Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur.

Lantas apa sajakah yang dilakukan Pemkab Kutai Timur dalam memberangus sarang prostitusi di wilayahnya? Dan apa bedanya dengan penutupan Gang Dolly di Surabaya? Berikut ini merdeka.com menghimpun empat faktanya:

PSK Kutai Timur dikasih modal Rp 10 juta, Dolly Rp 5 juta

Pemkab Kutai Timur, benar-benar punya cara jitu untuk mengusir para PSK dari wilayahnya. Buktinya setelah bernegosiasi alot, mereka justru berani menawarkan uang kompensasi Rp 10 juta tiap PSK. Jumlah duit kompensasi ini, jelas lebih besar ketimbang yang diberikan Pemkot Surabaya kepada PSK Dolly, yakni hanya Rp 5 juta per orang.Menurut Asisten Kesra Setkab Kutai Timur, H Mugeni, pemkab sengaja mengalokasikan anggaran khusus diberikan kepada PSK di lokalisasi Kampung Kajang Desa Singa Geweh Sangatta Selatan agar mereka bersedia keluar dan meninggalkan perbuatan maksiat itu. "Pemkab menawarkan kepada setiap PSK sebesar Rp 10 juta asalkan bersedia meninggalkan lokalisasi Kampung Kajang," kata dia, Selasa (15/7).

Lokalisasi Kutai Timur ditutup permanen, Dolly tunggu Lebaran

Ada satu lagi upaya Pemkab Kutai Timur yang membedakan dengan Pemkot Surabaya dalam mengusir ribuan PSK dari wilayahnya. Apabila Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Surabaya Dedy Sosialisto berjanji akan mulai melakukan penertiban di Gang Dolly dan Jarak setelah tanggal 26 Juni mendatang, tapi hal itu tak berlaku bagi Pemkab Kutai Timur.Asisten Kesra Setkab Kutai Timur, H Mugeni mengungkap, dari hasil pertemuan dan negosiasi dengan pengelola lokalisasi Kampung Kajang, pihaknya memutuskan untuk menutup permanen pusat bisnis prostitusi itu secepatnya."Ini karena memang upaya kita adalah untuk menutup secara permanen lokalisasi itu karena sudah berbaur dekat dengan permukiman penduduk," tegas Mugeni, Selasa (15/7).

Kutai Timur langsung usir PSK

Pemkab Kutai Timur juga secara tegas meminta para PSK meninggalkan wilayahnya. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sarwono Hidayat mengatakan, meski para PSK dan pengelola lokalisasi merasa ada diskriminasi tapi dia tetap ingin menutup lokalisasi itu.Lebih lanjut, Sarwono Hidayat memaparkan, justru pemerintah selama ini sudah mentolerir kegiatan di Kampung Kajang selama bertahun-tahun. Namun, karena mereka tetap nekat beroperasi tanpa izin, tidak bersedia bernegosiasi maka para PSK harus pergi dari lokalisasi Kampung Kajang.Hal serupa juga dilakukan Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya saat menutup Gang Dolly. Namun wanita berjuluk Singa Betina tidak sekeras julukannya. Para PSK Dolly dan Jarak boleh pergi setelah lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara itu ditutup total usai lebaran nanti.

Penutupan Dolly pakai deklarasi, Kutai Timur langsung segel

Bagi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, menutup Dolly harus dengan deklarasi di Gedung Islamic Center. Karena dengan deklarasi maka menandai dicabutnya status legal Gang Dolly sebagai pusat prostitusi di Kota Pahlawan.Sedangkan, Pemkab Kutai Timur justru melakukan cara sebaliknya. Pemkab Kutai Timur, memilih langsung menyegel dan menutup total operasional lokalisasi Kampung Kujang.? Alasannya karena Pemkab setempat tidak pernah menerbitkan surat izin, dan menyetujui lokalisasi Kampung Kajang. Bahkan, telah beberapa kali diberikan surat agar segera menghentikan seluruh aktivitas di sana, namun tetap membandel. "Mereka tetap bandel dengan tidak menghiraukan surat pemerintah. Makanya tunggu waktunya kita tutup itu kampung kajang," tegas Asisten Kesra Setkab Kutai Timur, H Mugeni.