BBM dibatasi, Organda Tanjung Perak rugi hingga Rp 3 M per hari
Merdeka.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) di terminal SPBU menyebabkan kendaraan pengangkut barang di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya mengantre. Hari ini misalnya, ratusan truk mengantre di beberapa titik SPBU.
Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tanjung Perak mengaku rugi antara Rp 2 hingga 3 miliar per hari. Sebab antrean di kawasan bongkar muat pelabuhan berimbas pada kemacetan lalu lintas di sekitar SPBU. Antrean juga memicu kerugian materil dari pihak Organda.
Ketua DPC Organda Tanjung Perak, Cody Lamahayu usai menghadiri acara Cangkruk Polmas Pelabuhan Tanjung Perak menjelaskan, kerugian itu terjadi karena keterhambatan aktivitas organda, yaitu bongkar muat barang di pelabuhan.
"Dampak dari terhambatnya pengisian BBM berimbas pada nilai pendapatan. Belum lagi industri-industri yang ada di Jawa Timur. Karena masalah ini (antrean solar) perekonomian di Jawa Timur akan ikut terhambat," kata dia, Selasa (24/4).
Padahal, lanjut dia, Tanjung Perak merupakan jalur utama truk-truk Organda melakukan perjalanan bongkar muat di sekitar pelabuhan dan gudang-gudang barang ekspor-impor di Jawa Timur. Terlebih, aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan itu dijalankan 200 lebih pengusaha dengan 800 truk.
"Setiap hari, satu unit truk bisa melakukan bongkar muat sampai dua kali. Sedangkan karena antrean di SPBU, hanya bisa bongkar muat satu kali per hari. Hal ini sudah terjadi sejak dua minggu terakhir ini," katanya lagi.
Organda sebenarnya sudah menghubungi Pertamina, baik secara lisan maupun surat, agar kebutuhan solar di 12 SPBU di Tanjung Perak segara dipenuhi. Meski Pertamina tetap menyuplai BBM di setiap SPBU, bahan bakar solar tetap tidak begitu lancar.
"Pagi hari SPBU disuplai, siang harinya sudah habis. Dan baru disuplai besok pagi. Ini menyebabkan antrean panjang itu. Kalau pun dianjurkan menggunakan Pertamina Dex, di wilayah pelabuhan tidak ada, kecuali di tengah kota. Padahal truk ada larangan masuk ke tengah kota."
Asisten Manager External Relation Marketing Operation Pertamina Regional V, Eviyanti Rofraida mengatakan, kuota BBM bersubsidi secara umum memang sudah dikurangi. Di Jawa Timur misalnya, Pertamina hanya menyalurkan 1,9 juta kiloliter.
"Angka ini jauh lebih rendah 8,3 persen dari tahun lalu (2012), yaitu 2 juta kiloliter. Akibat pengurangan ini, kami akan terus melakukan evaluasi setiap harinya untuk mengurai antrean di setiap SPBU," ujarnya.
Di Jawa Timur sendiri, dia melanjutkan, ada sekitar 830 SPBU. Beberapa di antara SPBU itu perlu diintervensi. Pertamina akan tetap memprioritaskan SPBU-SPBU di wilayah yang masuk jalur perdagangan.
"Makanya kami perlu melakukan evaluasi sehingga bisa menambah alokasi-nya, untuk mengurai antrean. Kami akan menyuplai 24 ribu liter per hari di setiap SPBU," tuturnya.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indikatornya antara lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 700 Miliar.
Baca SelengkapnyaDua pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh akibat BBM solar yang tumpah di Jalan Mr Wuryanto atau tikungan Pengkol, Gunungpati, Semarang, Kamis (29/2).
Baca SelengkapnyaPenyaluran tertinggi dana PUMK diberikan kepada 950 UMKM di Jawa Tengah sebesar Rp27,7 miliar, disusul Jawa Barat Rp20,1 miliar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
THR bisa menjadi alternatif sumber dana untuk tabungan dana darurat dan investasi, keuntungannya mulai dari sedikit lama-lama jadi bukit.
Baca SelengkapnyaUsaha pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) dari sumur ilegal tak habis-habisnya di Sumatera Selatan. Teranyar, satu lokasi diungkap dan ditutup di Ogan Ilir.
Baca SelengkapnyaRentetan gempa Tuban sejak Jumat pagi dipicu sesar aktif di Laut Jawa.
Baca SelengkapnyaKerja keras sangat dibutuhkan seseorang untuk menjadi sukses.
Baca SelengkapnyaPada Desember 2023, NTP Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan tertinggi mencapai 2,22 persen dibandingkan NTP provinsi lainnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto PDIP, Ganjar mampu menurunkan angka kemiskinan dengan sumber dana yang tidak sebanyak DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya