Bawaslu Surati KPU Soal Wakil Dubes Malaysia jadi Panitia PPLN Tapi Tak Direspons

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti adanya kejanggalan terkait Wakil Duta Besar Malaysia, yang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.

Bawaslu telah meminta KPU untuk mengganti yang bersangkutan, karena anak Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana, yakni Davin Kirana menjadi Caleg NasDem dari Dapil DKI Jakarta 2.

Bawaslu khawatir ada konflik kepentingan antara wakil duta besar Malaysia dengan pencalegan anak Rusdi Kirana.

"Saya pernah notifikasi, apakah benar PPLN ada yang menjabat, menurut teman-teman KPU boleh. Tapi menurut kami sense-nya harus dilihat. Sense terhadap permasalahan ke depan, pertama ada mencalonkan diri yang dekat dengan kedutaan besar," kata Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja di kantor Bawaslu, Jakarta, Jumat (12/4).

Menurut dia, Bawaslu telah mengirimkan surat kepada KPU tertanggal 8 April, merekomendasikan penggantian petugas PPLN itu. Namun hingga adanya kasus video surat suara tercoblos, tidak ada respons dari KPU.

"Kita sudah merekomendasikan tanggal 8 April kepada KPU. Suratnya ada silakan, kita terbuka saja," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu kembali menemukan adanya indikasi pelanggaran lain dalam proses pemungutan suara di Malaysia.

"Ada laporan, ada temuan dari masyarakat, ada kajian dari teman-teman Panwas luar negeri tentang permasalahan yang lain, tapi belum kita buka dulu," ujarnya.

Menurut dia, Bawaslu sengaja belum membuka ke publik pelanggaran apa yang ditemukan, karena masih harus dilakukan pendalaman lebih lanjut. Rencananya Bawaslu akan mengirimkan satu tim lagi untuk mengecek kebenaran dugaan pelanggaran tersebut.

"Rencana dua tim yang akan berangkat ke sana, tapi yang sudah berangkat satu," ucap dia.