Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima banyak aduan terkait  penyelenggaraan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang terselenggarakan 11 Juli lalu. Laporan tersebut terutama permasalahan dana kampanye. Namun, hal-hal subtansi pun juga ditemukan oleh relawan Bawaslu saat terjun ketika pemungutan suara berlangsung.

"Beberapa laporan terkait persoalan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI misalnya, dari awal sudah kami katakan bahwa temen-teman ICW sudah menyampaikan kalau aliran dana," ujar pimpinan Bawaslu, Nasrullah, di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (18/7).

Nasrullah menginstruksikan kepada penyelenggara di bawah Bawaslu, yakni Panwaslu untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena ini terkait rekening Cagub DKI. "Kami sudah mengintruksikan kepada Panwaslu untuk serius menyikapi persoalan ini," tuturnya.

Dengan demikian, jika terbukti laporan ini benar, maka akan dikenakan ancaman hukuman pidana sekurang-kurangnya 2 bulan dan selebih-lebihnya 28 bulan. Selain itu, juga ada sanksi administrasi. Yakni pembatalan sebagai pasangan calon atau dicoret dari daftar.

Selain itu, laporan yang banyak lainnya persoalan DPT. Menurut Nasrullah, masih banyak ditemukan warga DKI yang tidak mendapatkan hak konstitusional, yakni terdaftar sebagai pemilih.

"Apalagi masalah Pilgub DKI kemarin, kami coba terjunkan relawan sebanyak 200 relawan. Ternyata temuannya aspek subtansi, itu pertama harus diakui dengan jujur terdapat warga negara Indonesia yang notabene adalah penduduk DKI yang tidak terpenuhi hak konstitusi," katanya.

Aspek subtansi lainnya adalah problem dana kampanye. Dana kampanye apapun proses aktifitas berjalannya Pemilukada harus diakui tidak lepas dari wilayah biaya.

"Ini harus dibuktikan proses kejujuran dalam transparansi penggunaan dana kampanye. Transparansi oleh publik," katanya.

Ketiga adalah tingkat partisipasi warga rendah. Di luar aspek subtansi ada aspek prosedural, yakni persoalan DPT yang tidak dipasang di TPS. Kemudian ketika proses pemungutan suara berlangsung ada berita tentang kampanye terselubung. Misalnya adanya atribut kotak-kotak, dan atribut batik yang berwarna oranye.

"Menurut kami meskipun itu tidak diatur secara spesifik tapi ini imbauan moral. Apapun simbol-simbol kerangka yang dinamakan itu kampanye terselubung itu tidak dilakukan. Nah tapi itu kemarin, putaran kedua diharapkan tidak terjadi seperti kemarin. Jadi semakin sehat kita berkompetensi maka hasilnya semakin sehat," terangnya.

Adapun tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu sepenuhnya diserahkan kepada penyelenggara yang berada dibawahnya. Apabila tidak mampu maka akan diambil langsung.

"Karena ini wilayahnya DKI, jadi kita serahkan dulu kepada teman-teman penyelenggara di provinsi jadi biarlah. Tapi kalau mereka enggak sanggup untuk menyelesaikan itu, maka ini harus di take over oleh bawaslu tidak ada alasan lain," tandasnya.