Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah (Jateng) akan menelusuri laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) yang telah disampaikan peserta Pemilu 2019. Penelusuran dilakukan lantaran terindikasi banyak kejanggalan dalam LPSDK, terutama dari para calon legislatif (Caleg). Mereka dalam LPSDK menyampaikan dana yang diterima untuk kampanye Rp 0 atau tidak ada sama sekali.

"Kita akan investigasi. Kami rasa itu tidak rasional. Kami akan minta Bawaslu di kabupaten kota untuk melakukan klarifikasi. Caranya, yakni dengan menyandingkan LPSDK dengan LADK laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye LPPDK," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun di kantornya, Semarang, Selasa (8/1).

Selain banyak Caleg yang melaporkan LPSDK Rp 0, Bawaslu juga menduga banyak Parpol yang belum melaporkan tim kampanye ke KPU. Sedangkan dari 16 parpol, diketahui baru tujuh parpol yang menyerahkan data kampanye.

"Ketujuh parpol itu yakni PKB, PDIP, Golkar, NasDem, Partai Berkarya, PKS dan Partai Demokrat," jelasnya.

Selain Parpol, ada calon DPD Jateng yang belum menyerahkan daftar tim kampanye. Dari 20 calon DPD di Jateng, baru 10 yang menyampaikan data tim kampanye, yakni Bambang Sadono, Bambang Sutrisno, Darwito, Denty Eka Widi Pratiwi, Isnan Ahmad Juhardani, Jamun, Kholison, Muh Mahsun, Mujiburrohman, dan Naibul Umam Eko Sakti.