Batal Digelar Hari Ini, Penetapan Pemenang Pilkada Depok Diundur

Merdeka.com - Penetapan pasangan wali kota dan wakil wali Kota Depok terpilih batal dilakukan hari ini, Rabu (20/1). Pasalnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok belum menerima surat dari Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan demikian, KPU Kota Depok akan menunda penetapan pasangan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai wali kota dan wakil wali kota Depok terpilih.

Ketua KPU Kota Depok Nana Shobarna mengatakan, pihaknya terpaksa menunda pelaksanaan penetapan karena alasan teknis. Dia mengaku belum tahu kapan akan dilakukan penetapan. KPU belum menerima Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK) dari MK sebagai prasyarat agar kegiatan penetapan paslon terpilih dapat dimulai.

"Ada mekanisme internal yang harus dilaksanakan oleh KPU, yaitu mengeluarkan semacam surat perintah kepada KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar melaksanakan pleno penetapan. Nah, ini yang belum kami terima. Sebab MK juga belum membalas surat KPU RI terkait BRPK," kata Nana Shobarna, Rabu (20/1).

Pihaknya mengaku sudah menyusun agenda kerja pelaksanaan Pilkada Depok 2020. Termasuk agenda hari ini yang mulanya dijadwalkan sebagai penetapan. Pihaknya sudah mempersiapkan tempat pelaksanaan kegiatan sudah ditandatangani kontraknya. Bahkan undangan sudah disebar, kebutuhan lain-lain sudah dipersiapkan secara matang.

"Ini menunjukkan kesiapan KPU Kota Depok untuk menyelenggarakan tahapan penetapan paslon terpilih," ungkapnya.

Penentuan tanggal pelaksanaannya sudah disesuaikan berdasarkan pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di MK dan kebijakan Pilkada yang diatur KPU. "Itulah sebabnya saat itu kita putuskan penetapan di tanggal 20 Januari, bahkan sudah dikoordinasikan dengan pimpinan kami di KPU Jabar," tambahnya.

Agar seluruh persiapan dapat dioptimalkan untuk kepentingan pelaksanaan Pilkada, KPU Kota Depok akhirnya mengganti kegiatan penetapan paslon terpilih dengan melaksanakan evaluasi Pilkada bersama seluruh stakeholder Kota Depok, sembari menunggu surat perintah penetapan paslon terpilih dari KPU RI.