Baru jalan 30 persen, proyek Hambalang kini menggantung

Merdeka.com - Proses pembangunan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mangkrak sampai saat ini. Hal itu lantaran pembangunan proyek menelan biaya Rp 2,5 triliun itu mesti dihentikan saat pembangunan baru mencapai 30 persen, karena praktik korupsinya keburu terungkap.

Menurut pengakuan Direktur Konstruksi PT Ciriajasa Cipta Mandiri, Ir. Malemteta Ginting, proyek Hambalang dihentikan pada 2011 setelah ramai pemberitaan di media massa soal kasus korupsi. Apalagi sebelumnya di dalam kawasan proyek sempat dilanda longsor, lantaran tanahnya tidak stabil. Perusahaan Malemteta kebagian pekerjaan manajemen konstruksi di proyek Hambalang.

"Sebelum 2011 muncul masalah ini di koran. Jadi di stop. Katanya ada masalah hukum. Kalau saya baca-baca di koran-koran prosesnya tidak benar. April 2011 diperintahkan berhenti dari proyek oleh kantor. Ditarik ke kantor," kata Malemteta saat bersaksi dalam sidang mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (17/12).

Menurut dia, saat teken kontrak pekerjaan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada 10 Desember 2010, perusahaannya hanya mematok perkembangan pembangunan proyek Hambalang sebesar 3 persen. Hal itu lantaran sepuluh hari selepas awal kontrak, tahun anggaran 2010 sudah tutup buku atau berakhir.

Namun, lanjut Malemteta, karena kontrak kerjanya adalah multi years (tahun jamak), maka proyek Hambalang dilanjutkan. Menurut dia, target penyelesaian pembangunan pada 2011 adalah 50 persen.

Topik pilihan: Kasus Korupsi | Kemelut Demokrat

"Tapi yang dikerjakan baru 30 persen dari target 50 persen karena kendalanya banyak," ujar Malemteta.

Kendala yang dimaksud Malemteta beragam. Antara lain longsor, karena di lokasi karena curam. Lantas banyak pemasok beton yang enggak sanggup karena medannya terlampau berat dan rugi kalau mensuplai ke sana. Terakhir kendala cuaca.

Malemteta memaparkan, saat proyek itu dihentikan, dia sudah mengirim surat kepada Pejabat Pembuat Komitmen di Kemenpora pengganti Deddy, yakni Bastaman dan Brahmantori. Tetapi, surat yang dia kirim tidak dibalas.

"Permasalahan itu saya sampaikan ke PPK yang baru. Yang lama enggak. Secara lisan saya jelaskan kenapa berhenti, tapi suratnya enggak dijawab juga. Setelah stop kita dipanggil KPK," ucap Malemteta. Dia pun mengaku tidak tahu bagaimana nasib proyek itu saat ini.