Bareskrim usut dugaan makar aksi demo 25 November dan 2 Desember

Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menyatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan dugaan makar dilakukan kelompok tertentu pada aksi unjuk rasa pada 25 November dan 2 Desember nanti. Polri bahkan sudah menerima laporan terkait agenda makar tersebut.

"Semua bisa melihat, semua bisa mendengar. Tapi kan tetap prosesnya sama kita lakukan penyelidikan dulu. Sudah ada laporannya," kata Ari di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/11).

Ari mengaku penyelidikan dimulai setelah polisi menerima laporan dari pihak pelapor. Namun, dia menutup rapat-rapat informasi siapa pihak terlapor tersebut.

Bukan hanya itu, diakui jenderal bintang tiga ini penyidik tengah mengumpulkan keterangan untuk mencari bukti-bukti dari makar tersebut. "Iya namanya penyelidikan," ujarnya.

Menurut Ari, pihak yang diduga akan melakukan makar disangkakan Pasal 104 dan 107 KUHP. Kendati begitu, saat disinggung kembali siapa pelapor yang dimaksud Ari hanya menyebut masyarakat. "Ada masyarakat," ucap Ari meninggalkan wartawan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku telah menerima informasi adanya agenda tersembunyi yang akan dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu saat aksi unjuk rasa pada 25 November nanti. Dari informasi yang diterima, kelompok itu akan menduduki gedung DPR dan MPR untuk menggulingkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

"Info yang kami terima 25 November ada aksi unras namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuki DPR dan MPR berusaha untuk dalam tanda petik menguasai," kata Tito di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Senin (21/11).

Tito menegaskan Polri dan TNI akan melakukan pencegahan dengan memperkuat penjagaan gedung DPR dan MPR. Selain itu, Polri dan TNI juga sudah membuat rencana-rencana untuk mengantisipasi keadaan darurat dalam aksi tersebut.

Termasuk, menindak tegas para perusuh dalam aksi. Namun, ditegaskan mantan Kapolda Metro Jaya itu, Polri dan TNI bakal menindak tegas para pelaku sesuai undang-undang.