Bareskrim unjuk gigi usut korupsi kelas kakap

Merdeka.com - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah getol mengusut sejumlah kasus korupsi. Tak tanggung-tanggung, kasus yang ditangani tersebut merupakan kasus korupsi besar.

Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso berkali-kali menegaskan, tengah membidik tiga kasus korupsi besar. Menurut Budi, kasus tersebut salah satunya terjadi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sprindik sudah ada. Yang jelas pejabat negara BUMN," kata Budi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/2).

Budi mengatakan, korupsi di lingkungan perusahaan pelat merah tersebut diduga dilakukan sejumlah pejabat tinggi BUMN. Saat ini penyidik Bareskrim masih mengumpulkan beberapa bukti mengusut kasus yang disinyalir merugikan uang negara hingga miliaran tersebut.

"Miliaran lah. Nanti kita lihat," pungkasnya.

Seakan membuktikan ucapannya, belakangan Bareskrim Polri tengah gesit mengusut kasus korupsi. Kasus yang diusut itu disebut-sebut melibatkan sejumlah pejabat.

Berikut kasus korupsi besar yang tengah getol diusut Bareskrim Polri, seperti dirangkum merdeka.com, Kamis (7/5):

Korupsi UPS

Usai dilimpahkan penanganannya dari Polda Metro Jaya ke Bareskrim Polri pengusutan kasus korupsi 25 pengadaan alat penambah daya listrik atau Uninterruptible Power Supply (UPS) mulai terang benderang. Tercatat semenjak ditangani Bareskrim sudah ada dua tersangka dalam kasus ini.Mereka adalah Alex Usman dan Zaenal Soleman. Saat kasus ini terjadi, Alex tengah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Sedangkan Zaenal sebagai PPK pengadaan UPS Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat. Bahkan, setelah dipanggil dan dimintai keterangan beberapa kali, Alex Usman belakangan dijemput paksa petugas dan ditahan Bareskrim Polri. Berkas Alex pun tengah dilengkapi untuk dilimpahkan ke kejaksaan.Sementara untuk Zaenal Soleman, penyidik masih memerlukan keterangannya sebagai tersangka. Zaenal sudah dua kali dimintai keterangannya oleh Bareskrim Polri.Penyidikan juga menyasar sejumlah pihak salah satunya anggota DPRD DKI Jakarta. Sudah ada dua anggota DPRD DKI diperiksa terkait korupsi yang diduga merugikan uang negara hingga Rp 500 miliar tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana dan anggota DPRD Fahmi Zulfikar Hasibuan. Saat pengadaan UPS di APBD 2014 itu, Lulung adalah koordinator Bidang Pendidikan di Komisi E dan Fahmi Zulfikar Hasibuan Sekretaris Komisi E.

Korupsi Stadion Gede Bage

Kasus korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), di Desa Rancanumpang, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, menjadi salah satu kasus korupsi bidikan Bareskrim POlri.Dugaan korupsi terjadi setelah penyidik perkara pada pertengahan Maret dan menetapkan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung, Yayat A Sudrajat (YAS) sebagai tersangka."YAS ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pembangunan Stadion Utama Sepak Bola Gede Bage, Bandung, Tahun Anggaran 2009-2014 setelah Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri pada minggu lalu melalui Gelar perkara," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Pol Rikwanto, Rabu (25/3).Dalam gelar perkara tersebut penyidik Bareskim menemukan beberapa bukti YAS berperan aktif dalam tindak pidana korupsi terkait pembangunan stadion sepak bola yang menelan biaya hingga Rp 545 miliar tersebut. Saat ini sejumlah saksi dan tersangka telah diperiksa di Markas Polda Jawa Barat.Selain menelan biaya Rp 545 miliar, pembangunan Stadion Utama GBLA bertaraf internasional ini juga mendapat suntikan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama tiga tahun berturut-turut. Namun pembangunan stadion yang bergulir di era mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada ini hingga kini molor pembangunannya.

Korupsi SKK Migas

Penyidik dari Badan Reserse Kriminal Polri melakukan penggeledahan di Kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Wisma Mulia Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/5) kemarin.Penggeledahan ini dalam rangka pencarian dokumen yang terkait dalam penyidikan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang (money laundering) yang dilakukan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 2008 hingga 2011 lalu. Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso mengatakan, penggeledahan kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas) merupakan satu dari tiga kasus besar yang tengah dibidiknya. Menurut Budi, kasus di SKK Migas ini terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada 2008 hingga 2011 lalu. Menurut Budi, kasus ini berawal saat PT TPPI sebuah perusahaan yang didirikan oleh tiga pengusaha HD, HW, dan NKK, menjual kondensat berupa minyak mentah milik SKK Migas namun uang hasil penjualan tersebut tidak diberikan kepada SKK Migas dan tidak masuk dalam kas negara. Diperkirakan kerugian uang negara mencapai Rp 2 triliun."Bisa lebih Rp 2 triliun. Nanti lihat hasil penyelidikan," kata Budi di Mabes Polri, Selasa (5/5).