Bara dalam sekam di Bantar Gebang

Merdeka.com - Beberapa truk berwarna oranye pengangkut sampah dari Ibu Kota hanya bisa berjejer. Sang sopir sudah mandi keringat berjuang menembus padatnya lalu lintas di Jakarta menuju TPST Bantar Gebang.

Aksi pemblokiran itu terjadi kemarin. Truk sampah milik DKI Jakarta dilarang masuk ke TPST Bantargebang oleh warga setempat. Kabarnya, hal ini buntut dari pemutusan kontrak pengelolaan TPST Bantargebang oleh Pemerintah DKI Jakarta.

Informasi dihimpun merdeka.com, pemutusan kontrak kerja sama antara DKI Jakarta dengan PT Godang Tua Jaya berkongsi dengan PT Navigat Energi Organic Indonesia, dalam pengelolaan TPST Bantargebang bersamaan dengan dikeluarkannya SP-3 oleh Pemprov DKI Jakarta. Diduga mereka sengaja mengerahkan massa sebagai bentuk protes.

"Aksi karena ada pemutusan kontrak oleh DKI," kata warga setempat yang ikut dalam aksi pengadangan truk sampah di TPST Bantargebang, Jon, kemarin.

Puluhan orang itu menduduki bagian timbangan masuk. Truk diminta putar balik dan kembali ke Jakarta. Aksi dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB. Awalnya tak banyak anggota polisi yang melakukan pengamanan dalam aksi itu. Hanya truk sampah milik Kota Bekasi diperbolehkan masuk menuju TPA Sumur Batu.

Meski begitu, sejumlah warga bermukim di sekitar TPST Bantar Gebang membantah aksi pengusiran truk sampah DKI Jakarta, merupakan buntut dari pemutusan kontrak oleh Pemprov DKI kepada pengelola TPST itu.

"Apa itu SP-3? Itu bukan urusan kami. Itu urusan antara Pemprov DKI dan pengelola," kata koordinator aksi, Wandi.

Wandi menyatakan, aksi ini bukan merupakan pengadangan. Namun dia beralasan sebagai kontrol. Sebab dalam perjanjian, maksimal sampah dibuang ke TPST Bantar Gebang hanya 2.000 ton per hari.

"Berdasarkan timbangan yang kami pantau sejak pukul 00.00 WIB hingga 12.00 WIB, sudah 2.000 ton sampah yang masuk," kata ketua RT 01/RW 5, Kelurahan Ciketing Udik, Gunin. (mdk/ary)