'Banyak tugas TNI tak wajar, misal jaga stasiun dan pabrik pupuk'
Merdeka.com - Wakil Direktur Imparsial Al Araf menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum bersikap adil kepada TNI dan Polri. Bahkan, lanjut dia, Jokowi dinilai gagal mengontrol dua institusi keamanan negara tersebut. Dia menilai Jokowi seolah membiarkan kewenangannya diambil alih oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
"Intinya presiden kacau mengontrol TNI Polri. Kepada TNI membiarkan kewenangannya di ambil, kepada Polri bertindak aktif," kata Al Araf dalam siaran pers di kantornya, Jakarta, Kamis (19/3).
Al Araf mengatakan seharusnya Jokowi bisa mengontrol TNI maupun Polri dengan sistem demokrasi. Sehingga, Jokowi bisa membedakan antara tugas TNI dengan Polri.
"Jokowi harus berpikir kacamata demokrasi untuk mengontrol TNI atau Polisi. Bagaimana meletakkan dia (TNI) alat instrumen pertahanan negara (TNI) dan polisi sebagai penegak hukum," ujarnya.
Dia melihat, saat ini TNI diperlakukan bukan dalam kapasitasnya sebagai keamanan negara. Al Araf mencontohkan, tugas TNI yang dianggap tidak wajar semisal, menjaga stasiun dan pabrik pupuk.
Tak hanya itu, dia menuturkan saat ini TNI mengambil peran lebih di pemerintahan. Di mana pihak TNI mengambil alih tugas presiden dalam penandatanganan MoU dengan beberapa lembaga.
"Yang salah presidennya yang mendiamkan TNI berlaku seperti itu. Pemerintahan ini membiarkan peran presiden diambil oleh panglima untuk mengambil," tandasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnya446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaTerlebih, kata Ganjar, semua pihak juga ikut netral dalam menghadapi pemilu serentak 2024.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya