Merdeka.com - Pekan lalu, hujan pertama mengguyur DKI Jakarta. Memasuki musim hujan, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan upaya antisipasi banjir. Hal ini menjadi salah satu PR Anies dalam dua tahun memimpin Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan, mengatasi banjir adalah salah satu program prioritas Anies Baswedan. Inilah yang masih menjadi PR yang harus dituntaskan.

"Program-program prioritasnya Pak Anies yang harus segera dikejar agar pencapaian sesuai dengan harapan dari masyarakat. Program prioritas itu apa? Salah satunya bagaimana antisipasi Pak Anies ketika Pak Anies menghadapi musim penghujan. Antisipasinya bagaimana? Apakah hari-hari ini Pak Anies sudah memprediksikan langkah antisipasi banjir bagaimana," jelas Gembong di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Selain upaya penanganan banjir, Gembong juga menyorot program penyediaan rumah dengan DP nol rupiah. Menurutnya yang juga harus menjadi prioritas bukan hanya penyediaan rumah DP nol rupiah, tapi juga menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat Jakarta.

"Kan ada rumah DP nol rupiah, ada rumah susun sewa. Prioritas Pak Anies tidak boleh hanya bertumpu pada DP rumah nol rupiah, tapi penyediaan rusun sewa juga harus jadi prioritas agar jumlah warga masyarakat yang menikmati subsidi dari Pemprov harus diperbanyak," jelasnya.

Gembong mengatakan untuk menilai sejauh mana kinerja Anies dalam dua tahun terakhir ini, pihaknya harus menelisik satu per satu 23 program yang menjadi prioritas Anies Baswedan. Namun menurutnya masih ada sejumlah PR yang harus dituntaskan. Pihaknya pun mendorong agar Anies bisa segera memiliki wakil gubernur.

"Masih banyak PR-PR yang harus dikerjakan oleh Pak Anies. Maka harapan saya adalah Pak Anies bisa segera mendorong agar wakil gubernur segera ada," ujarnya.

Gembong meminta Anies proaktif melakukan komunikasi politik dengan partai pengusungnya sehingga kursi wagub segera terisi. "Walaupun Pak Anies tidak punya kewenangan. Tetapi walaupun beliau tidak memiliki kewenangan tetapi beliau punya peran, peran itu harus dimainkan, melakukan komunikasi-komunikasi politik dengan dua partai pengusung itu (PKS dan Gerindra)," jelasnya.

Kendati ada puluhan Anggota TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan), menurutnya tak membantu kinerja Anies. Kinerjanya TGUPP dinilai tak signifikan dan tak dirasakan masyarakat. Menurut Gembong, hanya Anies yang merasakan kinerja TGUPP. Anggaran besar untuk TGUPP pun dinilai tak sebanding dengan kinerjanya.

"Yang bisa merasakan kinerja TGUPP itu hanya Pak Gubernur. Tapi masyarakat sama sekali belum bisa menikmati hasil kerja dari TGUPP," ujarnya.

Gembong menambahkan, belum maksimalnya kinerja Anies dalam dua tahun ini bukan karena lamanya kursi wagub kosong. Menurutnya seharusnya walaupun tanpa wagub, Anies harus tetap bisa bekerja maksimal.

"Bukan karena itu (wagub kosong). Maksimal atau tidak maksimalnya program prioritas Pak Anies bukan karena wakil gubernur, jangan dibalik-balik, karena enggak ada wakil gubernur terus kinerjanya (enggak maksimal), enggak juga gitu lho," pungkasnya.