'Banyak keluhan warga, anggaran KY dan Komnas HAM layak disunat'

Merdeka.com - Anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad menilai anggaran Komisi Yudisial dalam APBN-P 2016 layak dipotong. Terlepas dari adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga, nyatanya kinerja KY saat ini masih sangat mengecewakan.

"Mengacu pada Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh KY sendiri pada tahun 2015 lalu, secara umum tingkat kepuasan masyarakat pada KY masih berada pada kategori C atau kurang baik," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/6).

Menurutnya, responden hanya memberi nilai 57,65 untuk unsur pelayanan pemeriksaan yang dilakukan oleh KY, padahal inti pelayanan KY pada masyarakat adalah pada aktivitas pemeriksaan. Yang paling parah adalah tidak satupun unsur pelayanan KY yang mendapat nilai A atau sangat baik dari masyarakat.

Klaim KY bahwa pengurangan anggaran bisa memperlemah pengawasan pada kekuasaan kehakiman perlu dipertanyakan lebih jauh.

"Justru saat ini fungsi pengawasan KY sedang dalam titik yang paling rendah. Siapa tahu dengan adanya pemotongan anggaran akan memicu semangat Komisioner dan Pegawai KY untuk meningkatkan kinerja pengawasan," jelas Dasco.

Selain KY, anggaran Komnas HAM juga sangat layak dipotong. Jika basis penilaiannya adalah kepuasan masyarakat maka Komnas HAM menjadi salah satu yang memang bermasalah. Banyak sekali laporan masyarakat yang kecewa dengan pelayanan dan respon Komnas HAM.

Beberapa keluhan mendasar adalah tidak adanya standar waktu penanganan laporan, tidak ramahnya petugas yang menerima laporan, ketidakpahaman Komnas HAM atas substansi pelanggaran HAM yang dilaporkan, banyaknya penelantaran laporan dan isu perpecahan antar komisioner.

"Kami mencatat bahkan ada masyarakat yang mengaku hampir satu tahun laporannya tidak direspon oleh Komnas HAM. Dengan masih banyak keluhan tersebut sangatlah wajar jika anggaran Komnas HAM dipotong," ungkapnya. (mdk/hhw)