Merdeka.com - Komisi Yudisial (KY) kembali membuka seleksi calon Hakim Agung untuk menggantikan Hakim Agung yang akan habis masa jabatannya (pensiun). Namun dalam seleksi kali ini tak luput hadir calon yang mempunyai rekam jejak bermasalah.

Hal itu disampaikan oleh Peneliti Pusat Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Miko Susanto Ginting. Miko menyayangkan adanya beberapa calon yang sudah 'berstabilo merah' bagi para peneliti hukum dan badan yang terkait.

"Selama ini kami masih melihat beberapa calon bermasalah yang ternyata lolos seleksi, baik bermasalah secara kompetensi maupun kredibilitas," kata Miko di Gedung LBHI, Jakarta Pusat, Minggu (27/3).

Meski enggan menjelaskan siapa-siapa saja nama yang bermasalah yang dimaksud, Miko memaparkan di antara yang lolos seleksi tersebut adanya advokat, LSM dan beberapa nama yang pihaknya sudah 'stabilo merah' dan dipantau pergerakannya.

"Ada beberapa calon yang latar belakang advokat, misalnya dia pernah membela tersangka tipikor. Latar belakang sebenarnya enggak masalah, tapi yang jadi masalah kalau dikaitkan dengan kompetensi, kredibilitas dan integritas. Misal dia advokat, apakah dia pernah bela terdakwa korupsi? Kalau dia pernah bela terdakwa itu jadi catatan sendiri, terutama kalo konteks dia melamar di kamar pidana," ujarnya.

"Kita harus pikirkan ketika nantinya dia jadi Hakim Agung, seberapa jauh dia mutus hubungan dengan klien atau mantan kliennya. Soalnya konflik kepentingan juga. Namun jika dia memenuhi syarat yang ada dan ketentuan yang berpaku, tak ada masalah," tutupnya.

Selain itu, lanjutnya banyak pula calon yang tidak sesuai kompetensi. Misalnya ada calon dari kalangan akademis atau ahli di bidang perdata, tapi justru malah mendaftar di bidang pidana.

"Itu kan salah. Kalau seperti itu, ujungnya nanti kalo kompetensi tidak relevan dan terpilih, produktivitasnya kan akan menurun," tutupnya.